Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
SEMINAR MEMAHAMI PEMOLISIAN : MENUJU PROFESIONALISME POLRI



Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009

Pada 29 Juli 2009, KontraS, Amnesty Internasional, International Organisation of Migration, Praxis, Federasi KontraS dan POLRI menyelenggarakan “Seminar Memahami Pemolisian : Menuju Profesionalisme Polri”.

Seminar ini dibuka oleh Usman Hamid, Koordinator KontraS dan Irjen Polisi Paulus Purwoko selaku Kepala Sespim Polri. Seminar menghadirkan pembicara dan narasumber dari Kadiv. Binkum Polri Irjen Aryanto Sutadi , Kadiv. Humas Polri Irjen Nanan Soekarna, Kompolnas Adnan Pandupraja serta pakar kepolisian dari Perkumpulan Praxis Prof. Sylvia Tiwon Phd dan dan Anneke Osse dari Amnesty International. Peserta kegiatan ini adalah 120 orang Perwira Siswa SESPIM POLRI dan 30 orang perwakilan masyarakat sipil pegiat HAM yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu Jakarta, Aceh, Medan, NTT, Sambas (Pontianak), Poso, Ambon dan Papua.

Seminar ini dimaksudkan sebagai bagian dari ruang interaksi belajar bersama dan pembangunan trust building antara anggota kepolisian khususnya tingkat manajer dengan kelompok masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia yang selama ini berinteraksi dan bersinggungan langsung dengan kepolisan di wilayahnya. Lebih jauh lagi, kegiatan ini menjadi media komunikasi dan ruang belajar bersama untuk mengefektifkan fungsi dan peran polisi dan masyarakat; Polri profesional yang melayani masyarakat dan menghormati HAM serta masyarakat sipil yang memiliki kemampuan pemantauan konstruktif kepada anggota Polri. Hal ini penting untuk membangun kemitraan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam sesi pertama seminar ini, Irjen Pol. Aryanto Sutadi memaparkan latar belakang dan aturan-aturan dalam Perkap tentang Polisi Masyarakat dan Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri merupakan langkah positif yang harus ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang lebih operasional, termasuk membangun mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif. Polri mengharapkan adanya peraturan-peraturan internal ini dapat berkontribusi positif terhadap reformasi Polri secara umum. Namun Irjen Pol Aryanto Sutadi juga menegaskan bahwa Polri berusaha untuk meningkatkan pertanggungjawaban internal. Dalam catatan Polri, sepanjang tahun 2008, sebanyak 246 polisi nakal telah dipecat dari institusi kepolisian.

Sementara Irjen Pol. Nanan Soekarna memaparkan proses kemandirian Polri menjadi insitusi sipil yang demokratis dan profesional. Di samping menegakkan hukum, institusi Polri juga berfungsi untuk memelihara dan menertibkan, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat berdasarkan prinsip HAM. Cita-cita ini tentu harus diwujudkan melalui reformasi menyeluruh dalam tubuh Polri, baik yang bersifat struktural, instrumental dan kultural. Secara internal, Polri telah memiliki rencana agenda strategi bertahap selama tahun 2005-2025 akan yang melahirkan perubahan kebijakan politik maupun hukum, termasuk upaya untuk membangun trust building dengan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tak cukup mudah untuk melakukan pembenahan tersebut, apalagi mengubah kultur yang telah lama mengakar. Masih tampak berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan maupun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri. Irjen Pol. Nanan menegaskan pentingnya pemantauan masyarakat sipil untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan kepada Polri.

Di sesei kedua, Adnan Pandupradja dari Kompolnas memaparkan peran Kompolnas dalam mendorong akuntabilitas Polri. Sebagai lembaga pemantau kinerja Polri, Kompolnas ternyata memiliki mandat dan struktur yang sangat terbatas. Akibatnya banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Di sisi tertentu masyarakat sipil memiliki harapan untuk perbaikan reformasi Polri sementara di sisi lain banyak oknum Polri juga yang tampaknya tak cukup dapat menerima kehadiran Kompolnas yang dianggap sering mengkritisi institusi ini. Situasi ini merupakan tantangan besar bagi Kompolnas.

Sementara Anneke Osse, Ahli Pemolisian dari Belanda yang juga penulis buku “Memahami Pemolisian” memaparkan standard an prinsip internasional dalam pemolisan yang diadopsi di berbagai Negara di dunia. Anneke mengingatkan bahwa profesionalisme polisi diukur berdasarkan kepatuhan pada standard dan prinsip internasional tersebut serta kepatuhan untuk membangun akuntabilitas baik internal serta mematuhi akuntabilitas eksternal. Di sisi lain,  masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memantau kerja kepolisian sebagai bentuk pengawalan terhadap reformasi kepolisian.

Prof. Silvia Tiwon yang selama ini mengawal reformasi kepolisian memaparkan efektivitas Polisi Masyakat. Sejak dicanangkan, Polmas didasarkan pada ide pemolisian yang baik, yang dijalankan dengan dan atas nama komunitas/masyarakat sebagai upaya untuk  memahami dan menyetujui misi kepolisian untuk menjamin ketertiban social. Desentralisasi merupakan upaya untuk menuju struktur yang menggabungkan kekuatan sistem sentralistik dengan sistem kewilayahan yang lebih responsif pada masyarakat tanpa menimbulkan fragmentasi. Namun juga timbul permasalahan seperti ketergantungan pada manajemen dan struktur sehingga perlu dibangun relasi dengan sumber sumber pengetahuan setempat dan kebutuhan untuk merelasikan pembelajaran dengan berbagai sumber masyarakat sipil.

Baik peserta dari aparat kepolisian maupun masyarakat sipil masih melihat bahwa relasi ini merupakan proses pangka panjang karena sistem pembenahan belum terintegrasi ke institusi terendah dari kepolisian serta pandangan masyarakat atas kepolisian di masa lalu. Masih jamak terlihat berbagai bentuk kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Bahkan tak jarang terjadi silang pendapat antara Polri dengan kelompok masyarakat sipil pendamping masyarakat.

Irjen Paulus Purwoko menutup acara seminar dengan menegaskan sikap kepolisian ke depan untuk tidak takut dengan beragam pendekatan baik politik, social, budaya dan norma norma yang ada sekaligus membangun ruang komunikasi yang intensif dengan masyarakat sipil. Sebaliknya masyarakat sipil juga diharapkan dapat mendukung kerja kepolisian. Baik aparat kepolisian dan masyarakat sipil berharap pertemuan ini bisa menjadi titik tolak bagi upaya membangun ruang komunikasi dan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sipil sehingga upaya reformasi kepolisian bisa berjalan dengan efektif. 

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 419 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org