Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pejabat Jebolan IPDN Nggak Jamin Anti Korupsi

Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2007

Lebih Banyak Mudaratnya Ketimbang Manfaatnya

Solusi yang diambil Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) memotong satu generasi mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dinilai tidak menyelesaikan masalah. Sebab, tindak kekerasan berulang kali terjadi.

SUDAH saatnya dibubarkan saja. Apalagi, pe­jabat jebolan dari IPDN itu nggak dijamin anti korupsi. Padahal, tindak kekerasan yang dilakukan senior kepada juniornya agar ber­mental kuat, tapi begitu dihadapkan kepada uang bisa jadi matanya menjadi gelap se­hing­ga tercipta kasus dugaan korupsi.

Indikasi pejabat jebolan dari IPDN itu nggak dijamin anti korupsi bisa dilihat dari In­d­eks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International Indonesia me­ning­kat dari 2,2 tahun 2005 menjadi 2,4 ta­hun 2006. Ini menunjukkan betapa me­ning­gi­nya ko­rupsi di Indonesia yang bisa jadi di an­­taranya dilakukan pejabat jebolan dari IPDN.

Bila melihat dari sisi ini, dan sisi kekerasan yang terjadi di kampus IPDN tentu bisa dika­­takan keberadaan Institut itu lebih banyak mu­daratnya ketimbang manfaatnya. Jadi, sudah saatnya dibubarkan saja.

Desakan itu disampaikan sejumlah rakyat kepada Rakyat Merdeka, antara lain Ketua Barisan Suara Muda Indonesia (Basmi) Sayed Ju­naidi Rizaldi dan Koordinator Komisi Un­tuk Orang Hilang dan Korban Tindak Ke­ke­rasan (Kontras) Usman Hamid di Jakarta, kemarin.

‘’Saat menjadi mahasiswa jago nendang. Begitu menjadi pejabat nggak dijamin anti ko­rupsi. Jadi, keberadaan IPDN lebih banyak mu­­daratnya ketimbang manfaatnya,’’ kata Sayed Junaidi Rizaldi.

“IPDN hanya menghasilkan pejabat yang ku­rang berkualitas. Bisa dibilang nggak ber­buat banyak untuk bangsa ini. Saya kira men­ding dibubarkan saja,” tambahnya.

Dikatakan, para pejabat yang dihasilkan IPDN tidak bisa dijamin 100 persen bakal suk­ses. Banyak penyelewengan uang negara ka­rena banyak pejabat yang diduga makan duit rakyat.

Untuk menjadi seorang pejabat, menu­rut­nya, tidak perlu harus bersekolah khusus. Apa­lagi, sekolah itu bisa menciptakan ke­ma­tian karena adanya tindak kekerasan di sana. Harusnya pemerintah merespon sejak awal ketika IPDN masih bernama STPDN. Itu bu­kan sekolah militer

‘’Ketika terjadi kematian, pemerintah dide­sak untuk membenahinya. Tapi sebelumnya ini dipertahankan untuk menghasilkan bi­rokrat-birokrat yang tidak independen,’’ paparnya.

Sementara Usman Hamid mengatakan, IPDN gagal karena hanya bisa mencetak pe­jabat yang menonjolkan ketahanan fisik da­ri­pada pejabat dengan intelektual tinggi yang anti terhadap korupsi.

“IPDN telah gagal dalam mencetak calon pejabat negara yang cerdas. Bisanya hanya men­ciptakan taruna-taruna tahan pukul saja. Ma­kanya jangan heran kalau pejabat lulusan dari situ kualitasnya masih rendah,” ucapnya.

Terjadi berulangkali tindak kekerasan di IPDN, lanjutnya, merupakan bentuk ajang balas dendam kepada juniornya karena tidak bisa membalaskan kekerasan yang dilakukan pen­dahulunya. Jadi, lembaga pendidikan di daerah Jatinangor, Sumedang, itu hanya bisa mem­berikan warisan kekerasan saja.

“Yang ada hanya doktrin militer saja yang me­ng­utamakan keperkasaan fisik dan pe­ngormatan yang berlebihan kepada senior saja. Celakanya hal itu menimbulkan sistem ko­mando saat para praja IPDN menjadi pe­jabat. Untuk itu mesti ada pengusutan secara tuntas terhadap kasus kematian Cliff Muntu itu. Sebab itu bukan saja tindak pidana melain­kan sudah pelanggaran HAM berat,’’ paparnya.

Terhadap pembubaran IPDN, Usman me­ngaku harus dilakukan pengkajian men­da­lam. Sebab, masih banyak masyarakat yang berharap putera-puterinya dapat bersekolah di kampus negeri yang biayanya relatif murah.

“Kalau mau dibubarkan mesti ada alter­natif lainnya. Sebab, masih banyak ma­sya­rakat menengah ke bawah yang berharap da­pat menyekolahkan anaknya ke kampus ne­geri yang biayanya terjangkau. Tapi kalau mau dipertahankan mesti dilakukan peru­bah­an sistemnya,’’ kata Usman. RM



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 191 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org