Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Hakim HAM Nilai Sikap Pemerintah "Aneh"

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Sabtu, 05 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Seorang hakim hak asasi manusia pada Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta, Binsar Gultom, menyatakan sikap pejabat Indonesia yang menolak kedatangan Komisi Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sikap aneh. Ia justru mempertanyakan "keanehan" sikap pemerintah tersebut.

"Jangan berburuk sangka. Jika tujuan mereka ingin mengetahui proses persidangan kasus pelanggaran HAM Timtim secara fair, kenapa takut. Silakan saja ditanyakan kepada pihak terkait. Bagi saya, kehadiran mereka merupakan konsekuensi logis diselenggarakannya Peradilan HAM Ad Hoc Indonesia bertaraf internasional," kata Binsar dalam pernyataan pers tertulis yang dikirimkannya ke Kompas pada Jumat (4/3).

Dua organisasi nonpemerintah, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam jumpa pers di Jakarta, meminta pemerintah meninjau ulang posisi Indonesia yang menolak Komisi Ahli PBB yang dibentuk atas usulan Sekjen PBB tanggal 18 Februari 2005. Jumpa pers disampaikan Ifdhal Kasim (Elsam) dan Usman Hamid (Kontras).

Pemerintah, menurut Usman, memang boleh saja menolak keberadaan Komisi Ahli PBB itu, tetapi pemerintah jangan sampai mencoba menghalangi kerja komisi tersebut karena hal itu malah akan berdampak buruk kepada Indonesia sendiri di mata internasional.

Baik Usman maupun Ifdhal mempertanyakan argumen pemerintah yang selama ini menolak kehadiran komisi itu. Seperti diwartakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin menganggap Komisi Ahli PBB tidak memiliki dasar hukum atau mandat yang jelas.

Menurut Ifdhal, upaya yang dilakukan Sekjen PBB merupakan suatu preseden positif baru dalam perkembangan hukum internasional untuk mencegah dan melawan impunitas.

Hal itu, menurut Ifdhal, dilakukan oleh Sekjen PBB dengan mencoba menginterpretasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1573 Tahun 2004, yang intinya menentang pemberian amnesti pada para pelaku pelanggaran HAM berat. Dengan semangat resolusi itu, Sekjen PBB membentuk Komisi Ahli PBB. "Walau memang belum ada resolusi khusus terkait pembentukan Komisi Ahli, tetapi Resolusi Nomor 1573 Tahun 2004 itu bisa digunakan oleh Sekjen PBB dalam menafsirkan perannya mengakhiri bentuk impunitas di panggung internasional," ujar Ifdhal. (dwa/bdm)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 343 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org