Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pelanggaran HAM: KKP Tak Akan Selesaikan Masalah di Timor Leste

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Maret 2007

Kupang, Kompas - Komisi Kebenaran dan Perdamaian Republik Indonesia-Timor Leste tidak akan menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Timor Leste. Lembaga tersebut hanya fokus pada pelanggaran HAM pascapenentuan pendapat tahun 1999, tetapi mengabaikan kasus pelanggaran HAM sebelumnya.

Ketua Harian Forum Penegak Kebenaran, Keadilan, dan Rekonsiliasi Timor Leste Filomena J Hornay di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (23/3), mengatakan, persoalan HAM di Timor Leste tak bisa hanya diselesaikan dengan Komisi Kebenaran dan Perdamaian (KKP). Dia menilai lembaga ini diskriminatif terhadap kelompok prointegrasi.

"Persoalan HAM di Timor Timor terjadi sejak tahun 1975. Justru perang saudara yang dipimpin kelompok Fretilin tahun 1975 sebagai cikal bakal kekerasan di Timtim. Tetapi, kasus pelanggaran HAM sejak 1975 sampai 1999 tak dipersoalkan," kata Hornay.

Jika Pemerintah Timor Leste dan RI ingin menyelesaikan masalah pelanggaran HAM secara komprehensif, adil, dan jujur, katanya, KKP tak hanya fokus pada kasus pascapenentuan pendapat. Pengampunan diberikan juga kepada semua warga Timor Leste, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti di Indonesia.

Skenario pejabat

Dari Jakarta, Kamis, sejumlah LSM mendesak KKP agar tak terjebak "skenario" mantan dan petinggi militer. Mereka menilai sejumlah mantan dan petinggi militer terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di Timtim, terutama sebelum, saat, dan setelah penentuan pendapat.

Desakan itu disampaikan seusai syukuran Hari Ulang Tahun Ke-9 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). "Kemungkinan dengar pendapat di Jakarta, 26-30 Maret ini, hanya menjadi panggung untuk membersihkan kesalahan mereka. Karena itu, kami minta TNI terbuka dan bekerja sama dengan KKP," ujar Usman Hamid dari Kontras.

Galuh Wandita dari International Centre for Transitional Justice (ICTJ) meminta komisioner KKP untuk menggali fakta yang sesungguhnya. Dengan demikian, hasil KKP tidak memalukan Indonesia. (KOR/DWA)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 695 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org