Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Dephan Harus Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Sipil

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2005

Departemen Pertahanan (Dephan) seharusnya melakukan peningkatan kapasitas masyarakat sipil, bukannya malah mendukung keberadaan komando teritorial (koter) TNI AD yang bertentangan dengan semangat reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu diungkapkan Koordinator Kontras Usman Hamid dalam keterangan pers bersama Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil di Hotel Le Meridien, Rabu (30/3).

Pernyataan Usman Hamid ini menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Selasa (29/3). Saat itu, Menhan mengatakan pihaknya mendukung keberadaan koter. Alasannya, sipil belum mampu menata pemerintahan.

"Kegelisahan Juwono bahwa kapasitas sipil belum cukup untuk membawa perubahan tidak serta merta menjadi alasan pembenar bagi kembalinya paradigma lama," kata Usman Hamid.

Senada dengan Usman Hamid, Andi Wijayanto dari FISIP Universitas Indonsia (UI) dalam kesempatan itu mengatakan dilihat dari pernyataan Menhan Juwono kemarin, bisa diartikan Dephan yang justru tidak siap menggantikan tugas koter di daerah. Andi berpendapat, daripada menyetujui pengembangan koter, lebih baik Dephan meningkatkan kapasitas pertahanan untuk pengembangan program pertahanan di daerah.

Menurut Andi, ditinjaut dari UU Pertahanan, koter tidak mempunyai fungsi sosial politik. Melainkan, koter hanya memiliki fungsi pertahanan terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan. Dalam kaitan itulah, UU mengharuskan Dephan sebagai tiang pertahanan bekerja sama dengan Markas Besar TNI dan pemerintah daerah.

Andi bersama anggota Koalisi lainnya berpendapat yang harus dilakukan adalah mendorong pemerintah dan DPR untuk berkonsentrasi dalam pembentukan satuan-satuan tempur AD setingkat divisi dalam struktur tempur yang profesional. "Penambahan sejumlah koter hingga tingkat brigade infanteri (brigif) akan mengakibatkan adanya penumpukan pasukan sangat besar di daerah," demikian Andi Wijayanto. (Prim)



Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 179 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org