Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Jaksa Agung Bantah Tutupi Data Jumlah Terpidana Mati

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Senin, 04 April 2005

Jakarta, Kompas - Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyanggah pernyataan yang mengatakan Kejaksaan Agung menutup data jumlah terpidana mati yang kini menanti eksekusi.

"Saya tegaskan tidak ada cerita ditutup-tutupi. Saya ini kan mantan wartawan. Data terpidana mati tidak saya tutupi," ujar Abdul Rahman kepada Kompas, Sabtu (2/4) di Jakarta.

Klarifikasi ini disampaikan Jaksa Agung menanggapi kritikan dari Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Munarman.

Kritik terhadap Kejaksaan Agung ini muncul setelah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RJ Soehandojo menyatakan kepada pers bahwa jumlah terpidana mati tidak bisa diungkap kepada publik, dengan alasan situasi saat ini sangat sensitif dalam menanggapi pelaksanaan hukum mati.

Usman Hamid dan Munarman menyatakan sikap tertutup Kejaksaan Agung terhadap data jumlah terpidana mati yang kini menanti eksekusi dinilai bertentangan dengan prinsip akuntabilitas penegakan hukum dan menunjukkan kegagalan reformasi hukum di Kejaksaan Agung.

Menanggapi pernyataan itu beberapa kali Jaksa Agung mengatakan data terpidana mati tidak pernah ditutupi. Bahkan, kata Jaksa Agung, ketika diminta membawa makalah dalam seminar yang digelar Uni Eropa bulan Desember 2004, Jaksa Agung membeberkan jumlah terpidana mati sejak zaman Indonesia merdeka.

"Jadi tidak ada rahasia-rahasiaan. Kami terbuka terhadap data terpidana mati. Sekali lagi saya tegaskan, kami tidak demikian," paparnya sambil menegaskan, telah memanggil Soehandojo dan meminta penjelasan kenapa mengeluarkan pernyataan seperti itu. (SON)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 299 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org