Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Ditangkap, Kelompok GAM Pemeras Pengungsi

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 05 Januari 2005

Lhok Seumawe, Kompas - Meski sibuk menangani masyarakat korban musibah gempa dan tsunami, pihak Tentara Nasional Indonesia tetap siaga terhadap penyusupan orang-orang dari pihak Gerakan Aceh Merdeka. Di Desa Nune Tutong, Kampung Lagong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara, dilaporkan, pasukan TNI dalam jajaran Komando Operasi Pemulihan Keamanan, dari Batalyon Kavaleri-8/Tank Kostrad pimpinan Letnan Kolonel Kavaleri Sulaiman Agusto menangkap Fitiradi (16), pemungut pajak Nanggroe yang merupakan anggota kelompok GAM.

"Fitiradi ditangkap karena adanya laporan dari Kepala Desa (Geuchik) Saefuddin, yang merasa terancam keselamatannya. Saefuddin ketika sibuk mengurus pengungsi, karena bertindak sebagai koordinator, didatangi Fitiradi sembari meminta pajak Nanggroe," ungkap Komandan Satuan Tugas Info Komando Operasi Pemulihan Keamanan Letnan Kolonel CAJ Edyana Sulistiadie kepada pers, Selasa (4/2) di Lhok Seumawe, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Ia mengatakan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) beranggapan bahwa koordinator pengungsi itu menerima banyak uang dari pemerintah, padahal kepala desa hanya menerima bantuan berupa bahan-bahan makanan untuk didistribusikan kepada para pengungsi. Menurut keterangan Saefuddin, selama ini kelompok GAM membuat resah warga masyarakat, terlebih ketika masyarakat desa sedang tertimpa musibah. Hal ini disebabkan anggota GAM melakukan pemerasan.

Edyana Sulistiadie mengatakan, Komandan Batalyon Kavaleri-8/Tank Kostrad selain tetap melaksanakan operasi pemulihan keamanan di wilayah tersebut, juga menyiapkan tempat penampungan bagi para pengungsi dan bersama-sama masyarakat membuat berbagai sarana secara swadaya. Misalnya, tempat tidur, kamar mandi, tenda lapangan, dapur umum serta melaksanakan pengobatan secara gratis.

Dengan tertangkapnya Fitriadi, dalam siaran persnya yang diterima Kompas, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu kembali mengingatkan kepada anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di sana agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya serangan dari kelompok separatis GAM yang setiap saat selalu mengganggu, termasuk dalam pendistribusian logistik bagi korban bencana tsunami.

Membuka rekonsiliasi

Di lain pihak, bencana tsunami juga membuka lebar peluang rekonsiliasi di tempat tersebut. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai peluang rekonsiliasi antara Pemerintah Indonesia dan pihak GAM pascabencana nasional gelombang tsunami di NAD saat ini sangatlah terbuka.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Kontras Usman Hamid, Senin lalu. "Peluang membangun kembali perdamaian di Aceh pascabencana alam sangat terbuka. Sekarang tinggal bagaimana upaya itu bisa didorong dengan cara memperbesar perhatian terhadap hak-hak fundamental masyarakat sipil, yang selama ini menjadi korban kekerasan serta pelanggaran HAM," ujar Usman.

Secara konkret, Kontras menilai kedua belah pihak pertama kali harus sama-sama sepakat melakukan gencatan senjata. Setelah itu, disusul upaya pembahasan kesepakatan untuk memberlakukan kembali jeda kemanusiaan di Aceh.

Kebijakan serupa ditunjukkan Pemerintah Sri Lanka, yang bahkan memperbolehkan Kelompok pemberontak Sri Lanka, Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE), mengakses bantuan kemanusiaan internasional menyusul bencana serupa yang juga terjadi di sana.

Pemerintah Sri Lanka menyadari tidak mungkin upaya operasi kemanusiaan dilakukan tanpa melibatkan keberadaan para pemberontak itu. Apa yang dilakukan kemudian adalah mengeluarkan kebijakan jeda kemanusiaan.

Lebih lanjut, pembahasan bersama seperti itu, menurut Usman, sekaligus membangun kembali kepercayaan di antara kedua belah pihak. Setelah itu baru bisa diikuti dengan upaya mendorong proses rehabilitasi sosial di Aceh.

Selain itu, setelah kesepakatan politik terbentuk, pemerintah, tambah Usman, juga harus memberikan konsensus politik bagi pihak-pihak GAM, yang ikut dalam proses pembahasan bersama tersebut. Hal itu pernah dilakukan Pemerintah Filipina.

Pada tahun 1996 Pemimpin Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) Nur Misuari diberi kesempatan menjadi gubernur pertama Daerah Otonomi Muslim Mindanao (DOM), setelah melalui proses kompromi. "Tentang Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh (Nomor 18 Tahun 2001), yang menghalangi anggota atau mantan anggota GAM menduduki jabatan-jabatan politik di sana harus dihapuskan," ujarnya.

Dengan demikian, mereka yang memperoleh amnesti, pengampunan, atau rehabilitasi memiliki harapan yang lebih baik daripada sekadar menyandang status mantan anggota GAM. Kondisi di Aceh selama ini dinilai telah menghilangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Aceh. (*/DWA/NAL/NIC)



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 220 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org