Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Dalam Kasus Orang Hilang : Keseriusan dan Keberanian Komnas HAM Dipertanyakan

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 23 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Keseriusan dan keberanian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menindaklanjuti kasus penghilangan orang secara paksa sampai ke tingkat penyelidikan pro justitia dipertanyakan para korban dan keluarga korban. Hingga saat ini kerja Komnas HAM dalam menangani kasus orang hilang dinilai tidak ada kemajuan berarti dan hanya sebatas pengkajian dan pendalaman semata-mata.

Hal ini mengemuka dalam acara peluncuran dan bedah buku Mereka yang Hilang dan Mereka yang Ditinggalkan: Potret Penghilangan Paksa di Indonesia yang digelar Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Selasa (22/3) di Kantor Kontras.

Para pembicara adalah MM Bilah (Anggota Komnas HAM), Tuti Koto (ibu dari Yani Afri, korban hilang), dan Mugiyanto (korban penculikan/Ketua IKOHI). Hadir pula para korban dan keluarga korban dari berbagai peristiwa, mulai dari tahun 1965 hingga korban kerusuhan Mei 1998, Trisakti, dan Semanggi I-II.

Toeti Koto (70) mengaku hampir tujuh tahun mencari informasi mengenai keberadaan anaknya, namun hingga kini tidak kunjung mendapat jawaban. "Saya tidak akan berhenti, saya akan terus berjuang mencari anak saya. Mereka yang di atas (pemerintah) masih menutupi orang bersalah. Tetapi saya akan terus datang ke Komnas HAM, menagih janji mereka untuk membantu kami," paparnya.

Mugiyanto menilai, proses pengkajian dan pendalaman kasus orang hilang yang menghabiskan waktu beberapa tahun oleh Komnas HAM menujukkan bahwa lembaga tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk mengungkapkan kasus orang hilang ke tingkat penyelidikan pro justitia.

"Alasan yang disampaikan selama ini, seperti hambatan karena adanya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, hanyalah dibuat-buat. Komnas HAM menggunakan kelemahan dan ketidakseriusannya bekerja atas nama UU KKR," paparnya.

"Orang-orang dalam Komnas HAM harus dirombak, terutama yang berlatar belakang militer dan polisi harus diganti. Apa pun alasannya, pasti ada kepentingan di dalamnya," papar Mugiyanto.

MM Bilah mengakui selama ini banyak kepentingan yang berbeda di kalangan anggota Komnas HAM sendiri. Tidak heran jika sering usulan pembentuk tim penyelidikan yang disampaikan di paripurna tidak ditindaklanjuti. (SON)



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 269 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org