Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PT Garuda Akan Bentuk Desk Munir

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Senin, 21 Maret 2005

PT Garuda Indonesia berjanji membentuk Desk Munir yang akan melakukan investigasi internal untuk menyelidiki keterlibatan awak Garuda dalam kematian pejungan hak asasi manusia (HAM), Munir.

Janji tersebut dikemukakan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar di Jakarta, Senin (21/3), ketika menerima delegasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Komunitas Jaringan Aktivis HAM.

Pertemuan tersebut berlangsung sesaat Emirsyah dilantik menjadi Dirut PT Garuda Indonesia menggantikan Indra Setiawan. Dalam pertemuan tersebut Emirsyah didampingi para direktur baru PT Garuda di antaranya Direktur Operasional Arie Sapari, Direktur Keuangan Alex Manak Laran, Direktur Niaga, Aria Respari, dan Direktur Strategi dan Usaha Achirina. Sementara delegasi Kontras dan aktivis HAM diwakili Edwin Partogi, Mukti Makarim, Ori Rahman, Patra Zen, Rusdi Marpaung, dan istri Munir, Suciwati.

Manajemen PT Garuda yang baru dilantik ini berjanji akan lebih kooperatif dibandingkan manajemen sebelumnya dalam membantu mengungkap kasus kematian Munir. "Kita akan terbuka dan kooperatif kalau sebelumnya dikatakan tidak kooperatif saya jamin sekarang kita kooperatif," ujar Emirsyah.

Dia mengemukakan bahwa PT Garuda memiliki kepentingan terhadap pengungkapan kasus Munir. Sebab, manajemen baru ditugaskan untuk meningkatkan kinerja Garuda yang saat ini tengah prihatin. "Kasus ini sama sekali tidak membantu bagi kita untuk meningkatkan kinerja, jadi sangat jelas ini kepentingan kami juga sehingga Garuda nanti bisa kita perbaiki," ujarnya.

Emirsyah menjanjikan PT Garuda akan melaksanakan permintaan prarekonstruksi jika kembali diminta pihak berwajib. Ari Sapari menambahkan, PT Garuda membutuhkan waktu dua minggu untuk persiapan prakonstruksi yang dibutuhkan.(Nik)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 215 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org