Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Operasi Terpadu Didominasi Operasi Pemulihan Keamanan

Sumber: Jakarta, KCM | Tgl terbit: Jumat, 20 Juni 2003
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai
operasi terpadu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang sudah
berjalan sebulan ini, terlalu didominasi oleh operasi pemulihan keamanan
sehingga agenda lainnya yang terdapat dalam operasi terpadu tersebut
agak terabaikan.

"Secara umum Kontras memandang bahwa operasi terpadu yang digelar saat
ini tidak berjalan sbagaimana yang dijanjikan pemerintah dan sangat
terfokus pada operasi pemulihan keamanan semata-mata," tegas Koordinator
Kontras Usman Hamid, dalam konferensi pers mengenai satu bulan darurat
militer di Aceh, di Kantor Kontras Jalan Cisadane Jakarta, Jumat (20/6).

Dominasinya pemulihan keamanan tersebut menurutnya, menunjukkan kuatnya
paradigman militeristik. "Dengan demikian agenda di luar penyelesaian
secara militer nyaris kehilangan concern dengan kentalnya kekerasan,
dimana korban berjatuhan, perlakukan kasar terhadap warga sipil dan
perusakan-perusakan fasilitas sipil," jelas Usman.

Kontras menyoroti adanya beberapa petinggi militer bermasalah seperti
yang terindikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur,
yang ikut bagian dari operasi pemulihan keaman di Aceh. "Dikhawatirkan
akan menyeret operasi ini memiliki konstruksi yang sama dengan
operasi-operasi militer sebelumnya yang berimplikasi pada pelanggaran
HAM," tegas Usman seraya menambahkan tidak maksimalnya pengawasan dari
DPR, memperbesar peluang pelanggaran HAM di Aceh.

Usman menyebutkan operasi terpadu mengakibatkan ketegangan di masyarakat
dan timbulnya suasana represif di masyarakat, yang ditunjukkan dengan
meningkatnya angka pengungsian di berbagai tempat di Aceh, kecenderungan
adanya tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap warga Aceh yang berada
di luar NAD.

Kontras juga menyesalkan pernyataan permisif terhadap jatuhnya korban
sipil akibat operasi yang digelar sejak 19 Mei 2003 tersebut. "Yang
menyedihkan adalah munculnya pernyataan-pernyataan permisif yang
menganggap bahwa korban dari kalangan sipil merupakan hal yang tidak
terhindarkan," ungkap Usman.

Pada kesempatan itu,� Kontras juga mengkritisi adanya kontrol dan
pembatasn akses informasi bagi jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) baik lokal, nasional maupun asing. "Pemerintah membatasi dengan
mekanisme yangmembuat mereka tidak dapat bekerja leluasa dan
independen," tegasnya.

Dengan berbagai catatan tersebut, Kontras meminta DPR memanggil
Pemerintah untuk� melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi
ter[adu yang telah berjalan satu bulan ini. "Evaluasi ini berkaitan
dengan banyaknya peristiwa yang terjadi sampai hari ini yang kontra
produktif dengan semangat pemulihan ini," ujar Usman.

Kontras juga meminta agar Pemerintah mengevaluasi pendekatan militer
yang selama ini dilakukan, melihat tingginmya tingkat kekerasan dan
jatuhnya korban di kalangan sipil. (edj)


Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 273 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org