Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Korban Penculikan Menuntut

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Kamis, 17 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Keluarga dan korban penculikan peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan penculikan oleh Tim Mawar meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar tidak menunda-nunda proses penyelidikan kasus tersebut. Mereka mendesak agar tim penyelidik yang dibentuk Komnas HAM segera memanggil para korban, saksi, dan saksi kunci anggota Komando Pasukan Khusus yang terkait dengan peristiwa penculikan tersebut.

Desakan ini disampaikan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kepada Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Tim penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan Penculikan oleh Tim Mawar yang diketuai Ruswiati Suryasaputra, Rabu (16/3) di Kantor Komnas HAM Jakarta.

Ruswiati mengaku pihaknya mengerti dengan perjuangan yang dilakukan para korban. Dia berjanji Tim Penyelidik Komnas HAM segera bekerja, mengumpulkan data dan memanggil para korban dan saksi. "Diharapkan Mei sudah selesai penyelidikannya, kalau tidak ada kendalanya," ujarnya.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang kemarin juga menerima pengaduan korban kasus Manggarai, menyatakan penyelidikan orang hilang akan terus dilakukan oleh Komnas HAM meskipun telah ada Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Masih 13 orang hilang

Dalam data Kontras disebutkan, mereka yang diculik tahun 1997/1998 berjumlah 23 orang. Namun, sembilan orang telah dibebaskan, satu orang ditemukan meninggal, dan 13 orang hingga kini dinyatakan hilang.

Sejumlah anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) telah diadili dan dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer berkaitan dengan penculikan sejumlah aktivis.

Ketua Ikohi Mugiyanto dan Koordinator Kontras Usman Hamid menilai keputusan Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut merupakan awal dari usaha besar untuk mengungkapkan kebenaran. Selain itu juga mewujudkan keadilan bagi korban dan keluarga korban serta masyarakat, yang selama ini berada dalam ketidakpastian.

Meskipun pembentukan tim penyelidikan tersebut merupakan kemajuan, kerja tim tersebut masih diragukan. "Melihat komposisi anggota tim penyelidikan yang ada, kami sangat khawatir akan terjadi benturan kepentingan. Karena dua dari lima anggota adalah unsur purnawirawan ABRI," papar Mugiyanto.

Tim Penyelidikan Komnas HAM untuk kasus tersebut dibentuk 20 Januari 2005 yang terdiri dari lima orang. Tim tersebut diketuai oleh Ruswiati Suryasaputra dan anggota Samsudin, Koesparmono Irsan, Martono, dan Ester Indayani Yusuf. Yang dimaksud dengan purnawirawan ABRI (sekarang TNI/Polri) adalah Samsudin dan Koesparmono.

Untuk menghindari rantai impunitas, mengungkap kebenaran, dan keadilan, para korban dan keluarga berharap Tim Penyelidik Komnas HAM memiliki semangat melawan impunitas. Mereka juga dituntut bekerja semaksimal menggunakan kewenangannya dengan memeriksa dan menyelidiki lembaga dan individu yang diduga terlibat kasus tersebut.

Tim penyelidik juga hendaknya membuka peluang bagi korban dan masyarakat untuk memberikan masukan dan memantau kerja-kerjanya, serta memberikan laporan kemajuan kerja kepada korban dan keluarga serta masyarakat.

"Kami berharap tim penyelidik tidak lagi memulai dari nol, tetapi segera memanggil korban, saksi, dan saksi kunci dari anggota Kopassus. Kami khawatir kalau mulai dari nol, kasus ini akan mentah lagi," papar Mugiyanto.

Ia menegaskan, soal data sejak dua tahun lalu, Ikohi dan Kontras telah menyerahkan data para korban, pelaku, analisis Kontras serta berkas pemeriksaan Mahkamah Militer 1999 dan data lainnya.

Meski Tim Penyelidik berjanji segera melakukan penyelidikan, melihat pengalaman lalu, Usman menyatakan tidak optimistis. "Yang penting dipertimbangkan Komnas HAM adalah bagaimana perolehan keterangan, informasi, dan bukti permulaan yang lain dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan," ujarnya. (son)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 166 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org