Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Hukuman Mati dengan Gantung atau Suntik

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2005

Surabaya, Kompas - Jaksa Agung Abdurrahman Saleh mengusulkan agar hukuman mati diganti dengan hukuman gantung atau hukuman suntik kepada terpidana mati. Usulan itu segera ditanggapi oleh Kontras yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghapuskan sama sekali eksekusi hukuman mati.

Jaksa Agung mengatakan bahwa usulan itu dilontarkan karena pertimbangan kemanusiaan dan upaya merintis kerja sama penyelesaian hukum dengan negara-negara yang telah menerapkan konvensi antihukuman mati.

Sedangkan dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid serta Kepala Bidang Operasional Kontras Edwin Partogi kepada pers, Selasa (29/3) di Jakarta, Kontras meminta Presiden meninjau ulang pelaksanaan hukuman mati. Eksekusi hukuman mati haruslah dihapuskan, dan bukan sekadar mengubah tata cara sebagaimana yang disampaikan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dari cara ditembak menjadi digantung atau disuntik mati.

"Perubahan cara tersebut tidak akan berpengaruh apa pun bagi penegakan hukum yang lebih manusiawi, kecuali melanjutkan pelaksanaan hukum mati, termasuk dalih meminimalisir derita terpidana," ujar Usman

Kontras menilai pilihan cara tidak dapat menjadi alasan pembenaran untuk melaksanakan hukuman mati karena pelaksanaan hukuman mati melanggar hak asasi manusia yang paling dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang kejam,tidakmanusiawi dan merendahkan martabat manusia. Tak hanya itu, hukuman mati merupakan pelanggaran serius HAM karena adanya penyiksaan mental (psikologis) akibatnya lamanya rentang waktu antara vonis dan eksekusi. Apalagi, dalam proses menunggu eksekusi seringkali hak terpidana mati tidak diberikan secara penuh oleh otoritas hukum Indonesia.

"Pelaksanaan proses hukum di Indonesia yang tidak imparsial, tidak netral dan korup menjadi penyebab rendahnya obyektifitas dalam penjatuhan hukuman. Hal ini membuka peluang bagi penerapan hukum yang salah terhadap mereka yang tidak bersalah,"papar Edwin

Jaksa Agung hari Senin (28/3) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, mengatakan, "Meskipun dalam undang-undang disebutkan terpidana mati harus ditembak, tetapi hal itu bukanlah barang mati yang tidak bisa diubah. Saya pikir ada cara lain yang lebih berperikemanusiaan. Eksekusi di negara-negara lain ada yang dengan menggunakan suntikan dan gantung. Saya bertanya dulu kepada dokter mana yang paling ringan di antara hukuman-hukuman mati," tegas Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, .

Setelah mendengar tim eksekutor terpidana mati, kata Abdurrahman, proses eksekusi hukuman mati dengan menggunakan tembakan senapan masih memerlukan waktu untuk mati. "Artinya, masih ada rasa sakit dan tidak langsung mati. Jika semua masyarakat menghendaki, kita akan hapus hukuman mati di Indonesia, tetapi tidak sekarang waktunya," jelasnya.

Dia menambahkan, penerapan hukuman mati juga berkonsekuensi pada kerjasama penyelesaian hukum dengan negara-negara lain yang anti hukuman mati. Sebagai contoh, Abdurrahman Saleh mengatakan penyelesaian kasus Munir, masih terganjal dengan pemerintah Belanda karena pemerintah Belanda dan negara Eropa telah menerapkan konvensi anti hukuman mati.

Pemerintah Belanda yang juga mempunyai sebagian bukti-bukti peristiwa terbunuhnya Munir, meminta kepada pemerintah Indonesia tidak menerapkan hukuman mati jika tersangka pembunuh Munir ditemukan. Sikap Belanda tidak bisa dipungkiri dilakukan atas desakan negara-negara di Eropa yang juga menerapakan konvensi anti hukuman mati. "Mereka secara tegas menolak memberi bantuan hukum kepada negara-negara yang masih menerapkan sistem hukuman mati," ujar Abdurrahman Saleh.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksanaan Agung RI RJ Soehandojo mengatakan wacana penghapusan hukuman mati tersebut menurutnya masih baru bersifat usulan.

Jika dilakukan, katanya, maka harus ada perubahan perangkat hukum yang telah ada.

"Kapan lagi kita mulai jika tidak dimulai dari sekarang wacana dikembangkan," jelasnya. (SON/NTA)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,048 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org