Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Komnas HAM Dinilai Main-main Tangani Talangsari

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Kamis, 03 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Kasus kekerasan militer di Talangsari, Lampung, yang menyebabkan 246 anggota jemaah hilang telah berlalu 16 tahun. Namun, hingga kini belum juga diselesaikan secara hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebagai institusi tunggal yang berwenang, juga belum menyelidiki peristiwa tersebut.

Atas dasar itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, Komnas HAM main-main dalam menjalankan mandatnya sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. "Sampai ke masa kepemimpinan Abdul Hakim Garuda Nusantara, penyelidikan tidak kunjung berjalan," ujar Koordinator Badan Pekerja Kontras Usman Hamid dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM, Selasa (1/3).

Berdasarkan catatan Kontras, pascaperistiwa 7 Februari 1989, terjadilah penyerbuan di bawah pimpinan Komandan Komando Resor Militer Garuda Hitam 043 Kolonel Hendropriyono, yang menyebabkan 246 anggota jemaah hingga kini dinyatakan hilang. Kontras pun menyerahkan daftar nama korban ke Komisi III.

Atas dasar itu, Kontras juga meminta Komisi III DPR untuk memberi perhatian serius terhadap peristiwa Talangsari, setidaknya memanggil Komnas HAM dan meminta pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merehabilitasi dan pemulihan hak lainnya bagi korban Peristiwa Talangsari, Februari 1989.

Menurut Usman, sampai saat ini, masih ada warga Talangsari yang menjadi pegawai negeri sipil mengalami pemotongan gaji 50 persen, padahal kasus itu sudah berlangsung 16 tahun lalu. Dalam kesempatan itu, hadir juga sekitar 30 warga Talangsari. Mereka mengeluhkan nasibnya kepada anggota DPR

Mayoritas anggota Komisi III DPR mendukung penuntasan kasus tersebut. "Saya mendukung kasus ini diusut tuntas sampai kiamat," kata Nur Syamsi Nurlan dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi yang disambut sorak warga Talangsari yang berpakaian sederhana.

Nur Syamsi mengingatkan warga Talangsari agar tidak mudah menerima iming-iming uang. "Islah dengan melupakan pelanggaran hukum itu tidak benar," kata tegas. (SUT)



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 202 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org