Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tawaran Damai Presiden Harus Lebih Konkret

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005

Tawaran damai yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jika tidak, tawaran tersebut hanya akan sia-sia dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan terganggu .

Demikian pendapat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang disampaikan Koordinator Kontras Usman Hamid, di kantor Kontras, Jakarta, Senin (10/1). Usman didampingi Koordinator Operasional Kontras Edwin Partogi.

Pendapat ini disampaikan Kontras menyusul pernyataan Presiden Susilo, Minggu (9/1). Presiden menyerukan kepada GAM untuk segera menyelesaikan konflik guna membangun kembali Aceh pascabencana dahsyat yang meluluhlantakkan kota Serambi Mekah itu.

Kontras sendiri menyambut baik tawaran rekonsiliasi itu. Kesepakatan politik gencatan senjata antara pemerintah dan GAM sangat mendesak. Hal ini akan menjamin berjalannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Terlebih, mengingat belakangan ini mulai kembali terjadi kontak senjata antara TNI dan GAM.

Usman berpendapat, ada dua langkah konkret yang seyogianya diambil pemerintah terkait dengan langkah damai yang ditawarkan oleh Presiden Susilo, yaitu memberikan akses bantuan kemanusiaan kepada GAM dan memberikan amnesti dan membebaskan seluruh juru runding GAM.

"Bantuan kemanusiaan pascabencana tsunami harus diberikan kepada seluruh warga Aceh tanpa diskriminasi termasuk kepada GAM yang mengalami krisis pangan. Dalam kondisi bencana seperti ini, kemanusiaan harus diletakkan di atas segalanya, melampaui batas-batas teritorial negara, kedaulatan, latar belakang politik, etnis, agama, jender, dan sekat-sekat lainnya," jelas Usman.

Selanjutnya, tentang amnesti, Kontras memandang perundingan tidak mungkin bisa dilakukan tanpa negosiator dari pihak GAM. Amnesti juga memiliki arti penting sebagai dasar membangun kepercayaan (trust) antara kedua belah pihak.

Saat ini, lima juru runding GAM ditahan oleh pemerintah RI. Mereka dijatuhi hukuman selama 11 hingga 15 tahun dengan tuduhan subversi. Kelima orang juru runding GAM itu adalah Sofyan Ibrahim Tiba, Tengku Nasrudin, Muhammad Usman Lampo Awe, Tengku Kamaruzaman, dan Amni Ahmad Marzuki. Sofyan Ibrahim Tiba tewas dalam bencana tsunami.

Jepang

Lebih jauh, tentang langkah konkret tawaran damai tersebut, Kontras berpendapat perlunya pihak ketiga sebagai mediator. Kedua belah pihak jangan memilih mediator dari lembaga nonpemerintah seperti Henry Dunant Center pada saat CoHA. Mediator ini haruslah sebuah negara yang memiliki integritas dan disepakati kedua belah pihak.

"Jika mediator dipilih dari lembaga nonpemerintah, ia (mediator itu) tidak memiliki kekuatan penekan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. Lembaga nonpemerintah hanya akan dilecehkan," terang Usman.

Kontras mengusulkan Jepang sebagai pihak ketiga dalam perundingan damai. Alasannya, selain netral, Jepang pernah berperan dalam perundingan CoHA.

Idealnya, menurut Usman, mediator itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, Ia khawatir, masuknya PBB akan memunculkan resistensi di kalangan pemerintah. Sebab, ia yakin, jika PBB menjadi mediator persoalan pertanggungjawaban kemanusiaan akan menjadi salah satu agenda pembicaraan. Organisasi bangsa-bangsa di dunia itu memiliki perhatian khusus atas persoalan hak asasi manusia di Indonesia.

"Kita jangan dulu bicara tentang pertanggungjawaban kemanusiaan. Itu nanti dulu. Yang mendesak dibutuhkan sekarang adalah gencatan senjata. Damai dulu. Itu saja," tegas Usman.

Selanjutnya, pembicaraan damai itu sebaiknya dilakukan pemerintah dengan perwakilan GAM di Aceh, bukan perwakilan GAM di Swedia. "Perwakilan GAM di Swedia tidak sepenuhnya memiliki kesamaan persepsi dengan GAM di Aceh. GAM Swedia tidak memahami situasi lapangan di Aceh," katanya. (Heru Margianto).



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 154 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org