Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Pertanyakan Ketertutupan Kejagung soal Hukuman Mati

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menolak memberi informasi jumlah terpidana mati serta data terpidana mati yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tengah menanti eksekusi.

Koordinator Kontras, Usman Hamid, dalam siaran persnya yang diterima KCM, Kamis (31/3) petang, menyebut, sikap Kejagung itu sebagai sikap yang tidak bertanggung jawab, bertentangan dengan prinsip dasar penegakan hukum yang demokratis, bahkan standar minimum hukum acara pidana yang menghormati hak-hak asasi terpidana.

"Data di atas bukanlah kategori rahasia negara dan tidak berdasar secara hukum. Sikap ini malah membangun kecurigaan publik terhadap ketidakberesan pelaksanaan hukuman mati, misalnya kondisi terpidana mati dalam tahanan. Kontras berpendapat, publik memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi, apalagi menyangkut pelaksanaan putusan hukum," ujar Usman.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Soehandojo, Rabu (30/3), menyatakan, Kejagung tidak dapat mengungkap data menyangkut terpidana mati di Indonesia. Alasannya, situasi saat ini tidak memungkinkan bagi Kejagung untuk membuka data tersebut karena sorotan masyarakat sangat keras khususnya pascaeksekusi mati terhadap Astini di Surabaya.

Usman berpendapat, sifat putusan hukum perkara pidana maupun perdata adalah terbuka. Sehingga, alasan menutup-nutupi pelaksanaan hukuman mati cenderung dibuat-buat.

"Alasan sensitivitas kasus ini yang mendapat sorotan tajam di dalam dan luar negeri bukan pembenar ditutupnya akses publik atas informasi. Sorotan publik dalam dan luar negeri mesti dilihat secara konstruktif bagi upaya menegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi." ujarnya.

Lebih lanjut, Usman berpendapat, ketertutupan Kejagung adalah kemunduran reformasi sistem hukum di Indonesia pasca-1998. Kejaksaan Agung seharusnya membuka ruang publik secara luas untuk terlibat aktif dalam mendorong penegakan hukum yang demokratis.

"Demokratisasi penegakan hukum mensyaratkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pernyataan Kapuspenkum Kejaksaan Agung jelas merendahkan akuntabilitas dan keterbukaan Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum (public prosecutor) yang mewakili kepentingan umum. Pernyataan tersebut mempermalukan performance Pemerintah dalam penegakan hukum," papar Usman. (Heru Margianto)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 353 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org