Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
BENTUK TIM INDEPENDEN UNTUK UNGKAP TEWASNYA ERSA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2003

Jakarta, Kompas
    Selain duka, keprihatinan, penyesalan, dan belasungkawa
disampaikan atas tewasnya wartawan RCTI Sory Ersa Siregar, berbagai
kalangan juga mendesak agar pemerintah membentuk tim investigasi
independen untuk mengungkap tewasnya almarhum. Pihak-pihak bertikai,
baik Tentara Nasional Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka, diminta
untuk melindungi profesi jurnalis seperti ketentuan Konvensi Geneva.
Mereka juga diminta untuk tidak menjadikan jurnalis dan media sebagai
sasaran konflik.
    Berbagai reaksi tersebut disampaikan oleh kalangan masyarakat,
organisasi pers, aktivis hak asasi manusia, dan sebagainya, Selasa
(30/12).
    Berbagai pernyataan yang diterima Kompas antara lain dari Komisi
untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Ikatan
Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Southeast Asian Press
Aliance (SEAPA), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam),
Medical Emergency Rescue (Mer-C), PMI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusia (PBHI), Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM), Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM), Lembaga
Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES),
Partai Golkar serta berbagai kalangan lainnya.
   
    Berbagai aksi keprihatinan dan belasungkawa atas tewasnya
wartawan RCTI itu juga berlangsung di Bandung, Medan, Batam,
Semarang, Solo, Makassar, dan sebagainya.
    Pada intinya, mereka menyatakan keprihatinan atas lemahnya
perlindungan pemerintah dan aparat terkait terhadap profesi jurnalis
di Indonesia. Padahal, menurut Konvensi Geneva, dalam kondisi perang
sekalipun, wartawan merupakan kelompok sipil yang wajib dilindungi
dan diperlakukan oleh pihak yang bertikai.
    Mereka juga memprihatinkan pernyataan KSAD yang meminta
masyarakat internasional tidak ikut campur dengan alasan kasus Ersa
merupakan persoalan dalam negeri Indonesia. "Pernyataan itu ironis
karena di tengah keluarga yang masih berduka sudah ingin menutup
kasus ini dari ÆmataÆ dan ÆtelingaÆ internasional," demikian
dikatakan Direktur Eksekutif Elsam Ifdhal Kasim. Pihak bertikai, baik
TNI maupun GAM, diminta tidak menjadikan manusia sebagai tameng hidup
untuk kepentingan mereka. Pemerintah juga didesak untuk membentuk tim
investigasi independen untuk mengusut tewasnya Ersa.
    Dijemput
    Ratusan orang menyambut jenazah Ersa Siregar (52) yang tiba di
Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat Mandala bernomor penerbangan RA
091, Selasa siang. Isak tangis langsung terdengar saat peti jenazah
yang dihiasi karangan bunga tersebut memasuki Terminal Cargo Gapura
Angkasa dengan diusung oleh anggota keluarga dan rekan kerja almarhum.
    Anak sulung Ersa, Ridwan (19), dan anak bungsu almarhum, Meliani
Sarah Fauziah (16), tidak kuasa menahan tangis begitu jenazah ayahnya
tiba.
    Serah terima jenazah dilakukan pihak pemerintah yang diwakili
Sekretaris Menko Polkam Sudi Silalahi dan Kepala Pusat Penerangan
(Puspen) TNI Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin kepada keluarga yang diwakili
kedua putra-putri almarhum dan pihak RCTI.
    Setiba di rumah duka, ribuan pelayat dari sejumlah kalangan telah
menunggu sejak Senin malam. Setelah dilakukan upacara adat di rumah
duka yang berlantai dua, jenazah lantas dibawa ke Masjid Al Taubah di
kompleks perumahan itu untuk dishalatkan. Ribuan pelayat yang
sebagian besar adalah pekerja media lantas berarak menuju tempat
pemakaman umum Carang Pulang, Tangerang.
    Sjafrie mengatakan, kematian Ersa Siregar dalam kontak senjata
antara pasukan Tentara Nasional Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) di Aceh Timur telah diinvestigasi mulai hari Selasa. "Jadi
yakinlah, prosedur itu akan kita lakukan sebaik-baiknya," katanya
seusai menyambut jenazah Ersa.
    Menurut Mer-C, sebenarnya tanggal 26 Desember ada permintaan dari
GAM untuk bernegosiasi guna pembebasan Ersa. Namun, kata Mer-C, pihak-
pihak terkait tidak kooperatif.
    Dari Aceh, Juru Bicara Komando Operasi TNI Letkol (CAJ) Ahmad
Yani Basuki menyatakan, PMI belum pernah menjelaskan adanya tawaran
dari pihak GAM untuk menjadi perantara pelepasan sandera.
    (Tim Kompas)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 426 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org