Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RUU KKR DINILAI UNTUNGKAN PELAKU PELANGGARAN HAM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 26 Desember 2003

Solo, Kompas
    Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (KKR) yang sedang digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dinilai lebih banyak menguntungkan pelanggar hak asasi manusia (HAM)
dibandingkan dengan korban. Pasalnya, banyak aspek dari RUU itu yang
dinilai tidak membela korban. Di antaranya adalah adanya aturan bahwa
hak korban, seperti hak reparasi dan kompensasi, baru diberikan
setelah amnesti dikabulkan.
    "Di dalam RUU tersebut disebutkan, amnesti bisa diusulkan dalam
komisi ini kepada presiden sehingga pelaku pelanggaran HAM bisa
memperoleh amnesti. Selain itu, dalam rancangan UU ini juga
disebutkan hak korban yang terdiri atas hak rehabilitasi, restitusi,
dan kompensasi baru bisa diberikan kepada korban ketika pelaku
pelanggaran HAM diberi amnesti oleh presiden," kata Mugiyanto, Ketua
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, Selasa (23/12).
    Mugiyanto tampil sebagai pembicara dalam seminar "RUU Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi: Akankah Memberi Keadilan Bagi Korban
Pelanggaran HAM?" di Solo. Selain Mugiyanto, tampil juga Indri dari
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta
Wakil Ketua Paguyuban Korban Orde Baru, J Bronto.
    Menurut Indri, pemberian amnesti terhadap pelaku kejahatan serius
tidak relevan. Alasannya, sistem politik dan sistem peradilan yang
ada tidak cukup kompeten dan berwibawa. "Tidak ada alasan yang kuat
dan meyakinkan pelaku akan memilih membuat pengakuan jujur sebagai
cara memperoleh amnesti dibandingkan dengan diseret ke
pengadilan,"ujarnya.

Hanya formalitas
    Mugiyanto menambahkan, kesulitan lain yang dirasakan korban
pelanggaran HAM atau keluarganya adalah karena RUU KKR ini digunakan
sebagai pengganti proses di pengadilan, bukan sebagai pelengkap. Oleh
karena itu, tidak ada alat pemaksa yang membuat pelaku datang dan
melakukan pengungkapan kebenaran.
    "Kami tidak yakin komisi akan mengungkap kebenaran. Komisi
kebenaran, kan, tidak memiliki wewenang untuk menghukum pelaku dalam
mengungkapkan kebenaran. Dengan demikian, hanya menjadi formalitas
saja ketika datang ke KKR, sebab bisa saja mereka tidak mengatakan
apa-apa," kata Mugiyanto lagi.
    Selain itu, orang yang dinilai bertanggung jawab terhadap
pelanggaran HAM dinilai masih memiliki pengaruh yang kuat dalam
pemerintahan. Dengan kekuasaan serta uang yang mereka punyai,
dikhawatirkan akan mempengaruhi obyektivitas terhadap penanganan
kasus pelanggaran HAM. (IRN)



Isu terkait:


Dilihat : 442 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org