Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Perpanjangan Enam Bulan Darurat Militer di Aceh: BISA SAJA DIPERSINGKAT

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 07 November 2003

Jakarta, Kompas
    Pemerintah akhirnya memperpanjang status darurat militer di NAD,
untuk enam bulan lagi, terhitung mulai 19 November 2003. Demikian
keputusan sidang kabinet yang dipimpin Presiden Megawati
Soekarnoputri di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (6/11). Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono yang
mengumumkan hasil rapat menyatakan, waktu enam bulan itu bisa saja
dipersingkat atau diperpanjang lagi.
    "Pemerintah memutuskan memperpanjang status keadaan bahaya dengan
tingkatan darurat militer untuk Aceh selama enam bulan. Setiap bulan
akan dievaluasi. Perpanjangan dapat dipersingkat atau diperpanjang
lagi sesuai dengan hasil evaluasi pemerintah," ujar Yudhoyono seusai
sidang yang dihadiri Wakil Presiden Hamzah Haz, Panglima TNI Jenderal
Endriartono Sutarto, dan para menteri.
    Selain menetapkan perpanjangan status darurat militer bagi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pemerintah juga membuat empat
keputusan lain. Pertama, menambah pelaksanaan operasi terpadu dengan
operasi pemulihan ekonomi di bawah koordinasi Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Sebelumnya, operasi terpadu yang dilaksanakan pemerintah meliputi
operasi penegakan hukum, operasi pemulihan keamanan, operasi
kemanusiaan, dan operasi pemantapan jalannya pemerintahan.
    Kedua, pemerintah akan membentuk Tim Pemantau Terpadu untuk
mencegah penyimpangan penggunaan dana operasi terpadu. "Tim ini untuk
memantau penggunaan dana operasi terpadu, mencegah terjadinya korupsi
dan penyalahgunaan," ujar Yudhoyono tanpa menjelaskan unsur-unsur apa
saja yang terlibat dalam tim.
    Ketiga, untuk pemberian pengampunan atau amnesti bagi anggota
Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang sukarela menyerah dan menyatakan
bergabung kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
pemerintah akan membicarakan hal itu dengan DPR.
    Keempat, pemerintah menyambut baik rencana DPR memberikan
rekomendasi kepada pemerintah agar operasi terpadu di Aceh berhasil.
    Menanggapi kekhawatiran berbagai kalangan jika darurat militer
diperpanjang hingga enam bulan akan membuat pemilihan umum (pemilu)
di Aceh tidak berjalan demokratis, Yudhoyono mengatakan, "Mana yang
lebih baik, pemilu di Aceh dengan keamanan yang belum dapat
dipastikan atau dalam status darurat militer tetapi keamanan dapat
dihadirkan."
    Yudhoyono menyatakan, ia membuka diri untuk berdialog dengan
kalangan yang mengkhawatirkan kebijakan perpanjangan darurat militer
di Aceh.
    "Saya dengar kecemasan, kritik, serta kecaman baik dari LSM,
aktivis, maupun pakar, kalau pemilu dilaksanakan dalam status darurat
militer tidak demokratis, akan ada tekanan terhadap rakyat dan
sebagainya. Saya selaku Menko Polkam membuka komunikasi dengan
pengkritik. Saya undang, mari berkomunikasi, agar yang dikhawatirkan
bisa dicegah bersama," kata Yudhoyono.
   
Bukti kegagalan sipil
    Keputusan perpanjangan status darurat militer di NAD itu langsung
mengundang reaksi dan kecaman. Kebijakan itu dinilai sebagai cermin
dari lemahnya pemerintahan sipil, yang tidak punya strategi untuk
menyelesaikan masalah Aceh dan tidak mampu mencari alternatif lain
selain membenarkan kekerasan.
    Pemerintah tak cukup bijak untuk menyadari bahwa upaya merebut
simpati rakyat Aceh tidak akan bisa dicapai lewat cara kekerasan.
    Demikian rangkuman pendapat dari Koordinator Badan Pekerja Komite
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid,
anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Zoemrotin,
pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies
(CSIS) Rizal Sukma, Direktur Centre for Electoral Reform (Cetro)
Smita Notosusanto, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi, dan pengamat politik dari Aceh,
Otto Syamsuddin, kemarin di Jakarta.
    Menurut Usman, pemerintahan sipil tidak mampu melakukan kontrol
atas militer yang lebih memiliki kekuatan. Pemerintah sipil
membiarkan dirinya dikendalikan kepentingan militer. "Perpanjangan
darurat militer juga merupakan tanda keengganan pemerintah bekerja
lebih keras mencari alternatif lain di luar darurat militer," ujarnya.
    Pendekatan operasi terpadu yang selama ini hanya mengedepankan
operasi militer yang tanggung justru membuat rakyat Aceh tergantung
kepada TNI. "Jika darurat militer terus diperpanjang, (hal itu) akan
membahayakan karena tidak ada kontrol sipil atas militer," ujar Usman.
    Secara terpisah, Zoemrotin menyatakan, darurat militer di Aceh
seharusnya tak perlu diperpanjang. "Sulit menerima alasan bahwa
perpanjangan dilakukan justru karena TNI berhasil dalam operasinya.
Kalau diperpanjang dengan alasan (anggota) GAM masih banyak, rakyat
malah akan mempertanyakan kualitas TNI" katanya.
    Ketua Forum Bersama DPR asal Aceh, Saiful Ahmad, menyatakan,
Forum Bersama sebenarnya hanya menyetujui kemauan masyarakat Aceh
yang berbondong-bondong naik truk berunjuk rasa meminta agar darurat
militer diperpanjang. "Jika yang di permukaan meminta seperti itu, ya
kita tinggal mengamini," katanya.
    Namun, Saiful mengakui, aksi masyarakat berbondong- bondong
meminta perpanjangan itu disinyalir sebagai gerakan yang direkayasa.
    Menanggapi hal itu, Rizal Sukma dari CSIS mengatakan, darurat
militer tidak bisa diputuskan berdasarkan aspirasi yang ditunjukkan
dengan cara seperti itu. "Ini konyol. Apa kalau rakyat Jakarta naik
truk keliling kota minta agar di Jakarta diberlakukan darurat
militer, apa hal itu akan dikabulkan?" katanya. Menurut Rizal,
kebijakan harus diputuskan berdasarkan kalkulasi kebijakan pertahanan.
   
Tanpa kalkulasi pertahanan
    Sejak sebelum adanya keputusan presiden (keppres) tentang
pemberlakuan darurat militer di Aceh, ada hal yang rancu antara
kebijakan dan legal konteks. "Darurat militer itu cuma legal konteks.
Tapi apa kebijakan, apa strateginya tidak ada," kata Rizal.
    Ia mengaku sulit memahami anggapan bahwa counter insurgency harus
diatasi dengan darurat militer. Ia mencontohkan, di El Salvador dan
Filipina, counter insurgency dilaksanakan tanpa darurat militer.
Jadi, sebenarnya bisa saja operasi militer berjalan dengan payung
Pasal 14 Undang-Undang Pertahanan.
    Otto Syamsuddin menyatakan, seharusnya pemerintah belajar dari
pelaksanaan daerah operasi militer (DOM) di Aceh beberapa tahun
lalu. "Kalau darurat militer diperpanjang, maka rakyat Aceh yang
darurat. Tapi kalau tidak diperpanjang, maka tentara dan polisi yang
darurat. Saat DOM dicabut, serdadu justru dikejar-kejar oleh rakyat
Aceh atau rakyat yang menjadi korban DOM," kata Otto.
    Jika ingin mendapatkan simpati rakyat Aceh, pemerintah harus
memberikan harga diri kepada rakyat Aceh dengan berdiri sama tinggi
dan bicara di meja perundingan. "Bukan dengan cara kekerasan,"
katanya.
    Smita Notosusanto menyayangkan keputusan perpanjangan darurat
militer selama enam bulan. "Kalau pemilu dalam kondisi darurat
militer, siapa yang bisa menjamin akan jurdil (jujur dan adil).
Jangankan pemantau bisa masuk ke lokasi, pers saja akan mengalami
kesulitan," katanya.
    Smita yakin, apabila darurat militer masih diberlakukan di Aceh
saat pemilu, hal itu akan membatasi ruang gerak peserta pemilu,
aktivitas pengawas, pemantau independen, maupun pers. Jadi, hasil
pemilu bisa diragukan.
    Hendardi juga menyatakan, darurat militer atau pola kekerasan
tidak akan menyelesaikan persoalan Aceh, tetapi justru melestarikan
penderitaan dan trauma serta akumulasi dendam berkepanjangan bagi
rakyat Aceh.
    "Kekerasan militer sebagai kebijakan politik belum pernah menjadi
resep ampuh bagi solusi Aceh sepanjang sejarah, kecuali menyisakan
nestapa, luka yang dalam, dan penderitaan berkepanjangan masyarakat
Aceh. Ini cuma mendaur ulang dosa Soeharto yang belum
dipertanggungjawabkan sampai kini," ujarnya.
    Secara terpisah, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) di DPR
Amin Said Husni menegaskan, DPR akan menyoroti secara kritis
kebijakan perpanjangan darurat militer itu.
    Di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sendiri, kata Amin, telah
berkembang beberapa alternatif pemikiran. Pertama, darurat militer
tidak diperpanjang. Kedua, diperpanjang sampai sebelum kampanye
pemilu. Ketiga, diperpanjang sampai pemilu seperti yang kini
diputuskan pemerintah. Keempat, darurat militer diperpanjang tetapi
hanya di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap perlu.
    "Fraksi Kebangkitan Bangsa khawatir, jika darurat militer masih
diberlakukan saat pemilu, hal itu akan mengurangi legitimasi pemilu
legislatif maupun pemilu presiden," ujar Amin. (INU/ely/Lok/sut)



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 271 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org