Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KEAMANAN LHOK SEUMAWE KINI MAKIN DIPERKETAT

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 20 Agustus 2003

Lhok Seumawe, Kompas
    Setelah dikejutkan oleh delapan bom dua hari lalu, keamanan di
Kota Lhok Seumawe kini diperketat. Sejak Selasa (19/8) kemarin setiap
penumpang dan kendaraan yang memasuki pusat kota diperiksa dan
digeledah.
    "Kami tidak mau kecolongan lagi. Keamanan Kota Lhok Seumawe yang
sudah kondusif tiba-tiba dikejutkan ledakan bom rakitan. Karena itu,
kami melakukan razia dan memperketat pengamanan," kata seorang
polisi, tak jauh dari Lapangan Hiraq, tempat meledaknya bom rakitan,
Minggu lalu.
    Pengamatan Kompas di sela-sela pemeriksaan dan penggeledahan itu,
aktivitas berbagai kelompok kesenian di pentas Lapangan Hiraq tetap
berjalan. Entah sudah terbiasa dengan teror atau karena tingginya
rasa percaya diri, mereka tetap antusias menyaksikan berbagai
pertunjukan dan hiburan perayaan HUT ke-58 RI .
    "Soal keamanan kita percayakan kepada aparat. Soal nyawa kita
serahkan ke Allah SWT. Kita ingin menikmati suasana begini karena
sudah lama tak pernah ada hiburan. Dibanding tahun-tahun lalu, ini
sudah jauh lebih baik. Dulu Lhok Seumawe mencekam. Bom meledak di
mana-mana," kata Syarifah (62), warga Lhok Seumawe.
    Sementara di Banda Aceh, ribuan orang yang tergabung dalam
Gerakan Pemuda Merah Putih, Selasa petang, menghadiri
deklarasi "Krueng Daroy" yang isinya menyatakan sikap tetap setia
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    Dengan mengenakan pakaian dan ikat kepala merah putih, mereka
datang memakai sejumlah truk dan mobil dari Kabupaten Aceh Besar dan
Kota Banda Aceh. Mereka memadati jembatan Pante Pirak di atas Sungai
Krueng Aceh yang membelah kota.
    Gubernur NAD Abdullah Puteh datang pada acara tersebut.
Deklarasi "Krueng Daroy" yang dibacakan Syahrul Badruddin itu
mengajak pemuda NAD untuk bersatu menumpas segala bentuk
pemberontakan terhadap NKRI.
    Gubernur Abdullah Puteh menyatakan bangga menyaksikan tekad
mereka yang justru dilakukan di tengah situasi keamanan yang belum
kondusif akibat ulah separatis GAM.
   
Baku tembak berlanjut
    Di Kecamatan Muara Dua, Lhok Seumawe, dilaporkan terjadi baku
tembak antara pasukan TNI Yonif 621 dengan kelompok GAM
bersenjata. "Ketiganya tidak punya identitas, namun kami menemukan
buku catatan berisi nomor telepon petinggi GAM, Muzakir Manaf dan
Sofyan Dawood," kata Juru Bicara Koop TNI Letkol Ahmad Yani Basuki.
    Sementara itu, pasukan marinir dari Satuan Mobil-4 Bajul Rawa,
Aceh Timur, terus memperluas daerah operasi. Sejumlah titik sudah
dicurigai sebagai basis kelompok GAM bersenjata dan tempat
persembunyian panglima GAM. "Kami menduga, dalam tempo dua bulan
mereka akan kekurangan makanan dan menyerah, ternyata tidak," kata
Komandan Satuan Mobil-4 Bajul Rawa Kolonel Mar Afan, di
Langsa.       
   
Stop cara instan
    Sementara itu di Jakarta, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid
meminta pemerintah menghentikan cara-cara instan untuk meraih simpati
rakyat selama pemberlakuan operasi terpadu di NAD. Pernyataannya
dikemukakan setelah melihat berjalannya tiga bulan operasi terpadu di
NAD yang memuncak pada peringatan ke-58 Kemerdekaan RI, di mana
seluruh rakyat Aceh diperintahkan memasang bendera merah putih di
ruang-ruang terbuka.
    "Cara-cara macam itu tidak bisa diteruskan. Pemerintah harus
bekerja lebih keras untuk merebut hati dan meraih simpati rakyat
Aceh," ujarnya dalam seminar "Evaluasi Tiga Bulan Darurat Militer di
NAD".   
    Kegembiraan rakyat Aceh merayakan Kemerdekaan RI di sejumlah
besar wilayah NAD adalah semu karena telah dipersiapkan Penguasa
Darurat Militer, antara lain lewat litsus atau KTP merah putih.
    Dengan berlakunya operasi terpadu, Kontras menilai derajat
kekerasan di NAD menurun. "Namun, sejauh ini tidak ada perubahan
dalam penegakan HAM di Aceh. Masih terjadi sejumlah kekerasan di
daerah operasi tersebut," ujar Usman, dikuatkan peneliti Centre for
Strategic and International Studies, Indra J Piliang.
    Penyebabnya, tambah Indra, adalah ketiadaan lembaga pengontrol
atas pelaksanaan darurat militer. "Selain itu, tidak ada niat baik
dari militer untuk melakukan evaluasi atas kesalahan yang
dilakukannya," katanya. (INU/NJ/NAL/LUK))



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 529 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org