Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
TAP MPRS NO XXV SOAL KOMUNIS TAK BISA DIPAKAI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 09 Agustus 2003

Jakarta, Kompas
    Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan bahwa Ketetapan
MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tidak dicabut, maka MPR harus menyatakan
tap tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum di pengadilan. Artinya,
ketetapan itu tetap tidak bisa dipergunakan sebagai dasar hukum
sebuah tindakan.
    Selain itu, pemerintah juga harus merehabilitasi nama para korban
peristiwa tahun 1965 yang dianggap terlibat dalam Partai Komunis
Indonesia (PKI). Apalagi jika pemerintah sudah mengesahkan UU Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
    Demikian sejarawan LIPI Asvi Warman Adam dan peneliti Centre for
Strategic and International Studies (CSIS) Harry Tjan Silalahi dalam
diskusi bertema "Fobia Komunis Wakil Rakyat" yang digelar Radio
Namlapanha, Kamis (7/8).
    Asvi menegaskan, Tap MPRS itu sering kali dijadikan cantolan
hukum kebijakan diskriminatif terhadap mereka yang diduga terlibat
PKI. Salah satu contoh adalah kasus Ny Nani Nurani (62), eks tapol
1965 yang menggugat Camat Koja Jakarta Utara di Pengadilan Tata Usaha
Negara karena camat menolak mengeluarkan kartu tanda penduduk (KTP)
seumur hidup.
    Dalam putusannya, PTUN memenangkan Nani, Juli 2003. Eks tapol itu
berhak mendapatkan KTP seumur hidup. Namun, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta mengajukan banding dengan memakai dasar Tap MPRS No XXV/1966.
    "Seharusnya tap ini dicabut, tetapi kalau MPR telah memutuskan
untuk tidak mencabut tap ini, seharusnya MPR membuat rekomendasi agar
tap ini tidak bisa lagi dijadikan dasar hukum," kata Asvi.
    Hal senada ditegaskan Harry Tjan Silalahi. Menurut Silalahi, tap
ini tidak boleh menjadi dasar hukum. Semua kewenangan yang diderivasi
lewat aturan perundang-undangan di bawahnya harus ditinjau kembali
dan diamandemen.
    Menurut Asvi, cara lain yang harus dilakukan adalah segera
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi. Selain untuk mengungkap kebenaran, karena kisah
G30S/PKI banyak yang direkayasa, rekonsiliasi juga penting untuk
menghilangkan dendam.
   
Tidak serius lindungi HAM
    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
menilai, Sidang Tahunan MPR 2003 tidak memberi perhatian serius
kepada perlindungan HAM.
    "Khususnya penanganan kasus pelanggaran HAM di Aceh selama
pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) maupun setelahnya. Padahal,
agenda ini jelas dimandatkan MPR kepada presiden," kata Koordinator
Badan Pekerja KontraS Usman Hamid, Jumat.
    Usman menjelaskan, GBHN yang ditetapkan dalam Sidang Umum tahun
1999 memerintahkan pemerintah menyelesaikan kasus Aceh secara
berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan
pengadilan yang jujur bagi para pelanggar HAM, baik selama
pemberlakuan DOM maupun setelah DOM. Begitu pula dalam penyelesaian
kasus pelanggaran HAM di Irian Jaya lewat proses pengadilan yang
jujur dan bermartabat seperti disebutkan Tap MPR No IV/1999.
    Ketetapan lain yang telah dikeluarkan MPR juga memerintahkan
adanya pemisahan yurisdiksi peradilan umum dan militer seperti
disebutkan hasil Sidang Tahunan MPR 2000.
    Ternyata, lanjut Usman, pelaksanaan ketetapan-ketetapan itu tidak
dijalankan konsisten. Meskipun telah ada pemisahan yurisdiksi
peradilan umum dan militer, nyatanya peradilan militer masih
digunakan sampai sekarang. (WIN/VIN)



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 316 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org