Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pengungkapan Pengungsi Aceh: TNI MELATIH MILISI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 11 Juni 2003

Jakarta, Kompas
    Sejumlah pengungsi yang ditemui Tim Pemantau Perdamaian di Aceh,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengungkapkan bahwa
pasukan Tentara Nasional Indonesia melatih milisi, yang dimanfaatkan
untuk mengalihkan konflik horizontal menjadi konflik vertikal. Tidak
jelas apakah pelatihan milisi itu merupakan bagian dari kebijakan
TNI, atau cuma improvisasi sebagian prajurit.
    "Tenaga milisi itu direkrut dan dilatih di Aceh Tengah. Mereka
dilatih baris-berbaris, menggunakan dan merakit senjata api, serta
keterampilan dasar militer lain," papar Ketua Tim MM Billah di Kantor
Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/6). Anggota tim yang ikut ke Aceh
adalah Koesparmono, Zoemrotin, Ruswiyati, Ita F Nadia, dan Achmad
Marzuki.
    Mengutip penjelasan pengungsi, Billah menambahkan, tenaga milisi
ini disiapkan untuk memicu pertikaian antaretnis-Aceh dan non-Aceh,
agamaIslam non-Islam, dan antar warga-pendatang dan warga setempat.
    "Diduga, tenaga milisi itu disiapkan sejak pembentukan COHA
(Cessation of Hostilities Agreement)," ucap Billah. COHA dibentuk 9
Desember 2002.
    Pengungkapan soal pelatihan milisi ini sebenarnya bukan hal baru.
Februari lalu, Koordinator International Civil Peace Monitoring Tim
for Aceh, Ikravany, juga menuding TNI membentuk dan melatih milisi di
wilayah Aceh Tengah.
    Namun, tidak dijelaskan di mana saja milisi itu ditempatkan. Juga
tidak dijelaskan apakah informasi dari pengungsi itu sudah
dikonfirmasi ke pihak TNI atau belum. Juga tidak jelas apakah milisi
itu-jika benar ada-merupakan kebijakan pimpinan TNI atau cuma
improvisasi prajurit saja.
    Yang jelas, selain soal milisi, Billah juga mengungkap
sekurangnya ada enam hal pelanggaran hukum humaniter yang diduga
dilakukan TNI/Polri, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan "Kelompok Tak
Dikenal".
    Keenam hal itu di antaranya kasus pembakaran, kasus pembunuhan,
sejumlah penangkapan di luar hukum, penyiksaan terhadap warga sipil,
pelecehan seksual, dan soal pengungsi.
    "Kami sudah mengumpulkan belasan saksi. Seluruh laporan tentang
dugaan pelanggaran hukum humaniter ini akan kami sampaikan kepada
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono,"
ucap Billah.
   
Penangkapan aktivis
    Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (Kontras), Selasa (10/6), menyesalkan penangkapan lima
aktivis hak asasi manusia (HAM) di Langsa, Aceh Timur, oleh
kepolisian setempat, 6-8 Juni lalu.
    "Ini merupakan bentuk nyata ketidakmauan pemerintah untuk
dimonitor elemen lembaga swadaya masyarakat," ujar Koordinator Badan
Pekerja Kontras, Usman Hamid.
    Kelima aktivis tersebut adalah relawan Palang Merah Indonesia
(PMI) Langsa Kerun, Ketua Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Muhammad Yusuf (Nek Suh), Ketua Pemberdayaan Harkat Inong (Perempuan)
Aceh (PHIA) Nursyamsiah, serta dua staf PHIA Nadaria dan Fitriani.
    Penangkapan itu, menurut Kontras, terjadi sejak 6 Juni ketika
aparat mendatangi PMI Langsa. Aparat langsung menangkap dan membawa
Kerun. Esoknya, aparat mendatangi Kantor PB HAM Aceh Timur di Langsa
dan menangkap ketuanya, Muhammad Yusuf, dan dua aktivis PHIA,
Nursyamsiah dan Nadaria. Hari itu juga polisi mencari Fitriani, tapi
yang dicari melarikan diri dan baru esoknya menyerahkan diri.
Kelimanya kini masih diperiksa.
    Penangkapan itu, menurut Usman Hamid, merupakan kelanjutan dari
kebijakan Penguasa Darurat Militer yang mengembangkan stereotipe
kepada sejumlah aktivis di Aceh. Sasaran operasi tidak lagi semata
tertuju pada GAM, tetapi juga seluruh aktivis dan rakyat yang tidak
terlibat konflik.
    "Ini tampaknya merupakan upaya mengosongkan Aceh dari pantauan
aktivis, sehingga tidak ada lagi kontrol atas darurat militer," ujar
Usman.
    Kepala Kepolisian Negara RI Da'i Bachtiar yang dihubungi terpisah
menyatakan, pihaknya belum mengetahui penangkapan sejumlah aktivis di
Aceh.
    "Maaf saya belum tahu. Tetapi, kalau konteksnya sebagai
pertanggungjawaban aktivitas yang bersangkutan, yang diduga ada
keterkaitan dengan GAM, bisa saja dilakukan," ujarnya.
(B11/SON/LOK/win)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 293 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org