Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SNUP DESAK PEMERINTAH SELESAIKAN KASUS FREEPORT

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 04 Juni 2003

Jakarta, Kompas
    Empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam
Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP) mendesak pemerintah
mengungkap dan menyelesaikan kasus tewasnya guru International School
PT Freeport di Mile 62,5, Tembagapura, Timika, Papua tanggal 31
Agustus 2002.
    "Sampai sekarang, setelah setahun lamanya, belum ada hasil
penyelidikan resmi aparat penegak hukum mengenai siapa pelaku
sebenarnya. Karena itu, SNUP perlu mengadakan siaran pers agar kasus
tersebut tidak menjadi dark number seperti kasus-kasus pelanggaran
HAM lainnya di Papua Barat," tutur Ketua Dewan Pengurus Solidamor,
Bonar Tigor Naipospos di Jakarta, Selasa (3/6).
    Dia antara lain didampingi Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Ori Rahman, dan Koordinator
Advokasi dan Program Forum Nasional Kepedulian HAM Papua (FNKP) Emmy
Sahertian serta seorang wakil dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Jakarta.
    Keempat LSM tersebut mendesak pemerintah menjadikan penyelesaian
kasus tersebut sebagai prioritas nasional aparat penegak hukum.
Mengumumkan kepada publik hasil investigasi yang diperoleh tim
gabungan TNI/Polri yang juga melibatkan anggota FBI (Biro Intelijen
Federal), Amerika Serikat (AS). "Tidak tuntasnya kasus ini akan
berdampak pada makin meningkatnya ketidakpercayaan rakyat Papua
terhadap pemerintah pusat, dan akan mempengaruhi kredibilitas
Pemerintah Indonesia di mata internasional. Apalagi peristiwa
penyerangan bersenjata terhadap karyawan PT Freeport berdimensi
internasional karena adanya korban warga negara asing," tutur
Naipospos.
    Tahun lalu terjadi penyerangan dan penembakan terhadap rombongan
guru International School PT Freeport MacMoran. Dua warga AS dan
seorang warga Indonesia tewas.
    Naipospos mengingatkan, 17 anggota Kongres AS telah mengirim
surat kepada Pemerintah Indonesia, mendesak pemerintah agar kasus ini
segera dituntaskan dan menjadi prioritas nasional. Pemerintah AS pun
telah mendorong Pemerintah Indonesia segera mengungkap kasus
tersebut. "Namun, tampaknya sampai sekarang belum ada upaya serius
dari aparat penegak hukum Indonesia melakukan hal tersebut," tegas
Naipospos.
    Terakhir dibentuk tim gabungan Mabes TNI dan Polri yang juga
melibatkan tujuh anggota FBI. Namun, tim gabungan juga belum
mengumumkan hasil mereka. (win)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 168 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org