Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Wakil Presiden soal Pasal 19 RUU TNI : UKURAN PENGERAHAN PASUKAN HARUS JELAS

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 01 Maret 2003

Bogor, Kompas
    Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz mendukung materi Rancangan
Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang
menyatakan, dalam keadaan mendesak, Panglima TNI mempunyai kewenangan
mengerahkan kekuatan militer tanpa izin presiden terlebih dahulu.
Wewenang ini perlu untuk menunjang stabilitas keamanan. Asalkan,
Panglima TNI melaporkan keputusannya ke presiden dalam 1 x 24 jam.
    "Kita perlu menciptakan stabilitas. Tanpa stabilitas keamanan,
tidak mungkin ekonomi kita lebih tenang. Dalam rangka itu saya
setuju," kata Wapres usai membuka Musyawarah Nasional Asosiasi
Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, Jumat
(28/2), di Istana Bogor.
    Namun, lanjutnya, RUU harus mengatur ukuran-ukuran normatif
tentang keadaan mendesak yang dimaksud.   
    Kecermatan dalam menetapkan ukuran "keadaan mendesak" diperlukan
agar pengalaman masa lalu tidak terulang, yaitu masuknya militer ke
dalam kehidupan politik dan dominasi orientasi keamanan (security
oriented) yang sangat kuat. "Jangan lalu overdosis di bidang
politik," kata Wapres menekankan.
    Ia mengingatkan, meski dalam operasional panglima memiliki
keluwesan dan keleluasaan bertindak, untuk kebijakan makro Panglima
TNI tetap harus mendapatkan persetujuan presiden terlebih
dahulu. "Pada hal-hal yang bersifat teknis itu bisa," ujarnya.
    Dalam Pasal 19 RUU TNI yang disusun pemerintah disebutkan, dalam
keadaan mendesak Panglima TNI dapat menggunakan kekuatan TNI sebagai
langkah awal guna mencegah kerugian negara yang lebih besar.
Penggunaan kekuatan TNI harus dilaporkan kepada presiden paling lama
dalam waktu satu kali 24 jam.   
    Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto sendiri secara terpisah
mengatakan, TNI hanya meminta kewenangan agar bisa melaksanakan
kewajibannya secara maksimal.
    "Intinya, kalau kami punya kewajiban, kami kan harus punya
kewenangan. Kalau orang khawatir senjata itu akan digunakan untuk hal-
hal yang tidak semestinya, ya diberi rambu-rambu. Itu barangkali yang
terbaik," katanya usai menerima penghargaan dari Presiden Megawati
Soekarnoputri di Istana Negara, Jumat (28/2).
    Menurut Endriartono, rambu-rambu itu penting agar tidak terjadi
perbedaan penafsiran. "Kami memang enggak tahu. Sekarang saya jadi
panglima, menafsirkannya beda dengan panglima lain," katanya.
    Menurut Endriartono, kewenangan yang diminta tidak akan ada
tumpang tindih dengan kewenangan presiden.
    Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono setuju TNI
diberi kewenangan mengambil tindakan, tanpa persetujuan presiden,
jika negara dalam situasi darurat. Pasal 19 RUU TNI justru menegaskan
pertanggungjawaban TNI. "Jika ada kudeta, yang melakukan pasti
tentara karena dia yang punya senjata. Siapa yang bisa mengatasi
kalau bukan TNI juga," katanya.
    Sementara itu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril
Ihza Mahendra mengatakan, departemennya akan coba menjembatani
berbagai kekhawatiran masyarakat terhadap munculnya draf RUU TNI itu.
    "Kalau RUU itu sudah sampai di departemen, kami akan mengkaji
secara cermat dan menghilangkan kekhawatiran masyarakat," katanya.

Tak ada kewenangan
    Menurut pengamat militer dari Centre for Strategic and
International Studies (CSIS), Kusnanto Anggoro, Panglima TNI tidak
mempunyai kewenangan untuk menggunakan kekuatan TNI secara otomatis,
melainkan harus ada political minded.
    Panglima TNI hanya mempunyai kewenangan operasional dan
strategik. Panglima TNI dalam menggunakan kekuatan TNI memerlukan
sebuah keputusan politik yang hanya dimiliki presiden. Itu pun dengan
syarat disetujui DPR.   
    "Menurut saya, draf RUU itu belum final. Apa yang disampaikan
Panglima TNI harus ditanggapi biasa-biasa saja. Masih banyak
kesempatan untuk menghapus Pasal 19 Ayat (1). Semoga pernyataan
Panglima TNI tidak mencerminkan masih hidupnya pemikiran lama TNI
yang ortodoks dan konservatif," kata Kusnanto.
    Kusnanto menghargai perhatian Panglima TNI terhadap skenario
terburuk yang bisa menimpa Indonesia, menghadapi ancaman tidak
terduga, misalnya ada pesawat udara lawan yang masuk ke Indonesia.
    "Itu bisa saja langsung dicegat. Hal tersebut bisa digunakan
dalam hal ini. Kekuatan TNI bisa langsung dipakai tanpa keputusan
politik," katanya.
    Namun, pengerahan pasukan seperti itu cukup diatur dalam standard
operating procedur (SOP), tidak perlu ada dalam UU. "Sebab, ketika
dirumuskan dalam UU, maka kewenangan itu menjadi persoalan politik.
Panglima tidak punya kewenangan politik," ujarnya.
    Di tempat terpisah, Ketua Koordinator Presidium Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Ori Rahman
berpendapat, Pasal 19 RUU TNI menunjukkan keengganan TNI menarik diri
dari arena politik.
    "Ini mengkhawatirkan, melihat pengalaman masa lalu TNI yang lebih
banyak menjadi alat kekuasaan ketimbang alat negara," paparnya.
    Menurut Ori, kewenangan menentukan keadaan darurat adalah
keputusan politik, yang merupakan otoritas sipil. "Karena itu, TNI
harus tunduk pada otoritas sipil," katanya.
    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Studi
dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai Pasal 19 RUU TNI bertentangan
dengan konstitusi UUD 1945. Pasal 19 RUU TNI memberi kewenangan
kepada Panglima TNI menggunakan kekuatan dalam keadaan mendesak
apabila kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap
bangsa terancam.   
    Sementara itu, menurut Pasal 12 UUD 1945, kewenangan menyatakan
keadaan bahaya berada di tangan presiden. Itu pun dengan catatan,
syarat dan akibat atau rumusan tentang "keadaan bahaya" harus
ditetapkan melalui UU.    
    Menurut Ketua YLBHI Munarman, Pasal 19 RUU TNI sangat luas
pengertiannya. Tidak jelas apa yang dimaksud dan siapa yang berhak
menafsirkan situasi "keadaan mendesak", "keutuhan
wilayah", "kedaulatan negara", dan "keselamatan negara terancam".   
    Menurut Munarman, Pasal 19 RUU TNI akan menimbulkan problem
penafsiran dan potensi konflik serius antara Panglima TNI dan
presiden sebagai panglima tertinggi. Bila pasal itu dipertahankan,
maka akan mengaburkan batas kewenangan presiden dan Panglima TNI.
    "RUU ini memang tidak mengudeta presiden, namun potensial
mengudeta konstitusi kita," kata Munarman.
    Robertus Robet dari YLBHI menambahkan, TNI harus ditempatkan
sebagai organisasi fungsional yang memikul tanggung jawab setara

dengan komponen masyarakat lain. (sah/ely/win/mba/lok)


Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 210 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org