Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PANGLIMA TNI BANTAH KECOLONGAN : Jangan Salahkan Masyarakat

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 04 Oktober 2005

Jakarta, Kompas
Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto membantah tuduhan lembaga intelijen kecolongan dalam kasus peledakan bom di Bali. Sebab, lembaga intelijen hanya bisa bekerja efektif jika masyarakat memberi dukungan dan informasi.

"Intelijen hanya bisa bekerja optimal jika mendapat dukungan masyarakat. Dahulu kami sering mendapat informasi dari masyarakat, tapi sekarang tidak lagi. Kepedulian masyarakat sudah semakin berkurang. Jika melihat ada kegiatan mencurigakan, mereka tidak segera melapor, paling tidak ke kepala rukun tetangga, rukun warga, atau ke kepolisian," ujar Endriartono dalam jumpa pers seusai meninjau persiapan geladi bersih peringatan Hari Jadi Ke-60 TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (3/10).

Endriartono bertanya mengapa masyarakat tidak bersikap aktif memberi masukan seperti dahulu. Kemungkinan hal itu disebabkan ketidakpedulian dan apatisme masyarakat. Masyarakat sekarang merasa terhina jika berinteraksi dengan TNI. Untuk itu, Endriartono berharap kebanggaan masyarakat terhadap TNI harus kembali dipulihkan.

Menurut Endriartono, aktivitas perakitan bom oleh para teroris tidak mungkin dilakukan di tempat-tempat yang jauh dan tidak terjangkau manusia, seperti di tengah hutan belantara. Dengan begitu, pihaknya sangat mengharapkan masyarakat mau melapor dan memberikan informasi untuk mengantisipasi peristiwa serupa terjadi kembali.

"Kita tidak bisa menjaga setiap jengkal tanah, sementara peledakan bom terjadi di tempat terbuka. Di Amerika Serikat barangkali teror berasal dari luar. Dengan begitu, upaya memperketat pengawasan orang-orang yangakan masuk ke negaranya bisa berhasil. Tapi, yang kita hadapi kan orang dalam sendiri. Bagaimana bisa
membatasi orang yang mau bepergian," ujarnya.

Jangan salahkan masyarakat
Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Monitoring Hak Asasi Manusia Imparsial Rachland Nashidik menilai tidak adil jika Panglima TNI malah balik menyalahkan masyarakat, yang dianggap tidak mendukung dan memberi masukan kepada intelijen terkait upaya pencegahan aksi-aksi terorisme. Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Menurut dia, Panglima TNI seharusnya mempertanyakan tanggung jawab itu ke Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), yang punya banyak informan yang bekerja di masyarakat, terkait bagaimana kinerja mereka sebenarnya selama ini. Rachland juga mendesak Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BIN untuk memberi penjelasan ke masyarakat tentang kenapa peristiwa itu bisa terjadi.

Sementara itu, Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, jika pemerintah memang ingin melibatkan masyarakat, hal itu seharusnya dilakukan terkait transparansi dan pengawasan upaya pengungkapan kasus-kasus teror yang terjadi. Dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pengungkapan seperti itu, berarti memberikan jaminan bahwa pemerintah benar-benar bekerja keras dan transparan menyelesaikan masalah itu.

Lebih lanjut dalam pernyataan pers bersama lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni Kontras, Imparsial, Human Rights Working Gropus (HRWG), Demos, dan Kalyanamitra, mendesak pemerintah melakukan audit terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan terorisme, termasuk audit terhadap kinerja aparat di Kepolisian RI dan BIN terkait kemampuan dan fungsi mereka dalam pendeteksian dini dan koordinasi pencegahan aksi terorisme.

"Kami juga kembali mendesak pemerintah untuk mengaudit peredaran bahan peledak di Indonesia serta industri-industri yang membuatnya, seperti PT Pindad dan PT Dahana. Hal itu penting dilakukan untuk memastikan tidak adanya kebocoran mulai dari proses impor, pembuatan, penggunaan, sampai peredaran bahan-bahan peledak," ujar Usman.

Anggota Komisi I DPR, Yuddy Chrisnandi, di Bali menyesalkan koordinasi antarlembaga intelijen yang lemah sehingga insiden ledakan bom Bali terjadi lagi. Semua unit intelijen berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak terungkap tuntas jaringan teroris hingga teror terus berulang. Ia menilai polisi memonopoli tugas-tugas keamanan sekalipun sebenarnya TNI memiliki tugas di luar perang.

Pengamat militer Centre for Strategic and International Studies, Kusnanto Anggoro, kemarin juga mengatakan, "Saya kira kuncinya adalah koordinasi di antara mereka. Itulah persoalan yang paling besar sekarang ini," katanya.(DWA/DIK/ANA)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 212 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org