Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
AS DIHARAPKAN CABUT EMBARGO SENJATA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 21 Mei 2005

Jakarta, Kompas
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan berkunjung ke Amerika Serikat, diharapkan bisa meyakinkan anggota Kongres AS untuk mencabut embargo suku cadang dan persenjataan terhadap Indonesia.

"Pesawat tempur kita, misalnya pesawat jenis F-16, saat ini dari 10 pesawat, hanya empat yang bisa terbang. Enam lainnya terpaksa diparkir karena kesulitan suku cadang," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di sela peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Jumat (20/5) di Istana Negara.

"Mudah-mudahan, Senat dan Kongres AS bisa diyakinkan untuk mencabut embargo. Sikap Kongres itu ada hubungannya dengan sikap pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sangat sulit ditembus," ujar Juwono.

Menurut Juwono, setidaknya ada dua kasus yang masih dipersoalkan sejumlah anggota Kongres AS. "Pertama, kongres menggugat penanganan peristiwa September 1999 di Timtim, di mana perwira-perwira kita dituduh terlibat pelanggaran HAM berat," ujar Juwono.

Kasus lainnya adalah pembunuhan di Timika, Papua, Agustus 2002. "Ketika itu, dua guru AS tertembak oleh anggota Organisasi Papua Merdeka. Kita dituduh terlibat, padahal pelakunya pelintas batas dari Papua Niugini," kata Juwono lebih lanjut.

Dikritik LSM
Sejumlah LSM, Kamis lalu, mengkritik rencana pemerintah menaikkan anggaran TNI/Polri yang dikaitkan dengan upaya menekan pembalakan liar, penyelundupan, dan pencurian ikan. Demikian disampaikan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga monitoring HAM Imparsial, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

LSM itu menilai langkah menaikkan anggaran dari Rp 21,9 triliun menjadi Rp 23 triliun tidak didasari prinsip perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif, transparan, serta akuntabel. Pemerintah tidak pernah transparan menjelaskan pembangunan pertahanan secara komprehensif, untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. "Sepertinya kenaikan anggaran lebih disebabkan efek bola pingpong saat Undang- Undang TNI, yang melarang militer berbisnis,
diterapkan. Itu tidak sehat," ujar Ivan A Hadar dari INFID.

Pemerintah seharusnya mengaudit dulu seluruh sumber pendapatan dan belanja TNI dari APBN, sebelum menaikkan anggaran. Apalagi sebelumnya, Menteri Pertahanan Juwono pernah mengakui ada kebocoran dan pemborosan di departemennya pada masa lalu.

Wakil Koordinator ICW Danang Widoyoko mempertanyakan korelasi penambahan alutsista dengan langkah pemerintah menekan praktik ilegal pembalakan liar, penyelundupan, dan pencurian ikan. "Penyebabnya bukan peralatan yang kurang, melainkan penegakan hukum, terutama di internal TNI dan Polri. Buat apa beli peralatan, sementara masalah utama justru terletak di aparat," katanya.  (DWA/HAR)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 356 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org