Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bisnis Militer : ANTARA MANFAAT DAN BIANG MASALAH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 07 Oktober 2002

SELAMA dua hari Kota Binjai, Sumatera Utara, lumpuh total, menyusul serangan yang dilakukan aparat militer dari Batalyon Lintas Udara (Linud) 100/Prajurit Setia (PS), injai, ke Markas Polres Langkat, Minggu (29/9) malam. Kontak senjata antara aparat militer dan polisi di luar komando resmi itu menyebabkan sepuluh orang tewas-tiga orang di antaranya warga sipil dan puluhan orang lainnya luka-luka. Markas Polres Langkat hancur berantakan, sejumlah mobil dan belasan sepeda motor hangus dibakar, dan pedagang sayur tidak diizinkan masuk kota.

Tembak-menembak selama sembilan jam itu tidak ada hubungannya dengan urusan pertahanan dan keamanan, tetapi justru sebaliknya terkait dengan aktivitas bisnis ilegal dari prajurit sampai komandan di lapangan dengan membekingi aktivitas kriminal. Peristiwa Binjai bermula dari kemarahan sejumlah anggota Batalyon Linud 100/ PS terhadap penangkapan seorang tersangka pengedar narkoba oleh polisi. Laporan yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang
hilangnya barang bukti sejumlah besar mariyuana dalam penyerbuan tersebut makin menguatkan dugaan bahwa pertempuran tersebut dilatarbelakangi praktik bisnis ilegal. Sumatera Utara selama ini dikenal sebagai jalur distribusi narkoba, termasuk pengiriman ganja dari Aceh.

Belasan insiden yang terjadi antara aparat kepolisian dan TNI terkait dengan akibat sampingan pemisahan TNI-Polri berupa perebutan kapling bisnis pengamanan dan bisnis ilegal beking pelaku kriminalitas antara dua aparatus bersenjata itu. Bisnis ilegal berupa beking judi, prostitusi, perdagangan narkoba, dan aktivitas kriminal lainnya sejalan pula dengan bisnis pengamanan. Hal itu jamak di lakukan oleh prajurit sampai para komandan TNI di lapangan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dipenuhi oleh negara. Bisnis yang dilakukan oleh tentara secara legal dilakukan melalui yayasan-yayasan yang dimiliki oleh tentara untuk menutupi defisit budget militer yang terjadi selama ini.

Di Kalimantan Timur, keterlibatan aparat militer dalam binis kayu ilegal merupakan praktik kasat mata yang diketahui masyarakat umum. Sampai-sampai di tengah masyarakat berkembang seloroh, yang menyebutkan bahwa aparat militer di wilayah itu bukannya memegang senjata otomatis laras panjang tetapi gergaji listrik (chainsaw). Secara individual, tidak sedikit prajurit yang memiliki usaha dalam bidang perkayuan. Mereka juga terlibat dalam pengamanan kayu dari
kamp penggergajian hingga pengawalan ke tempat tujuan di Malaysia.

"Sering mereka membawa senjata lengkap saat mengawal kiriman kayu gergajian maupun kayu gelondongan ke Malaysia," kata seorang aktivis organisasi nonpemerintah di Nunukan.

Seorang perwira polisi di Nunukan dengan datar mengakui bahwa bisnis penyelundupan kayu merupakan kelaziman di daerah itu. "Seorang bintara berpenghasilan Rp 5 juta per bulan bukan hal ganjil di sini. Sepertinya semua orang berlomba mencari kekayaan secara cepat di Nunukan melalui bisnis kayu," ujarnya.

Dalih bahwa bisnis militer diperlukan untuk menopang kesejahteraan prajurit bukan hanya terjadi di tingkat prajurit dan komandan di lapangan, tetapi juga dilakukan secara institusional oleh yayasan-yayasan yang dikelola angkatan-angkatan dalam tubuh TNI. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan, bisnis yang
dijalankan TNI melalui yayasan-yayasan semata-mata dilakukan untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan prajurit. Jika pemerintah mampu memberi anggaran sesuai kebutuhan TNI, segala bisnis yang dijalankan TNI selama ini akan dihentikan.

"Bisnis militer terpaksa dilakukan sebagai akibat kesejahteraan prajurit yang belum terpenuhi oleh minimnya anggaran dari pemerintah. Saya sadar, ini bukan tugas pokok kami, tetapi harus dijalankan. Tanpa itu, tugas TNI di lapangan menjadi tidak optimal," kata Endriartono di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap 30 Agustus 2002.

***
 
KETERLIBATAN militer dalam bisnis secara signifikan dimulai pada tahun 1957 ketika pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang dimiliki pemerintah kolonial Belanda dan menyerahkannya kepada para pejabat militer yang dinilai memiliki kemampuan manajerial. Namun, praktik tersebut sebenarnya telah dilakukan jauh sebelumnya.

Menurut guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia Prof Dr Juwono Sudarsono, secara stuktural sejak demobilisasi gerilyawan dan berbagai laskar tentara pada tahun 1952, persis 50 tahun lalu, sampai sekarang tentara dan polisi tidak pernah mendapat anggaran yang memadai untuk membiayai aparat profesional.

Bisnis militer menggurita di bawah rezim Soeharto dengan menghasilkan keuntungan ratusan milyar rupiah tiap tahun. Budget yang diberikan negara selama ini antara Rp 12 trilyun sampai Rp 13 trilyun hanya mampu menutupi sekitar 30 persen kebutuhan militer. Padahal, untuk membangun kekuatan pertahanan yang cukup andal di Indonesia diperkirakan dibutuhkan budget sebesar Rp 36 trilyun sampai Rp 40 trilyun per tahun.

Bisnis militer yang resminya hanya menyumbang sekitar Rp 80 milyar sampai Rp 100 milyar tidak ada artinya untuk mendongkrak kemampuan membiayai anggaran pertahanan, selain untuk menambah kesejahteraan prajurit.

Saat ini tercatat tidak kurang 270 perusahaan yang benaung di bawah yayasan-yayasan TNI yang dikelola oleh Mabes TNI hingga ke satuan-satuan militer. Bisnis yang dikelola Angkatan Darat di bawah bendera Yayasan Kartika Eka Paksi yang ex officio diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) cukup fantastis. Yayasan ini menjalankan 33 perusahaan yang bergerak dalam sektor kehutanan dan perkebunan, industri dan perdagangan, jasa, serta pertambangan.
Keuntungan yang diperoleh yayasan ini sekitar Rp 50 milyar per tahun.

Direktur Strategis Departemen Pertahanan Mayjen Sudradjat dalam diskusi di Jakarta baru-baru ini mengatakan, yayasan-yayasan yang dimiliki TNI hanya menyumbang sekitar lima persen bagi peningkatan kesejahteraan prajurit. Ia memberi contoh, seorang prajurit yang tewas dalam tugas semestinya hanya menerima kompensasi sekitar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta. Dengan adanya yayasan-yayasan itu, seorang prajurit yang tewas dalam tugas dapat memperoleh kompensasi sampai Rp 100 juta.

Praktik bisnis militer secara riil diperkirakan memberikan keuntungan jauh dari angka sekitar Rp 80 milyar yang selama ini disetorkan pada institusi militer. Diduga dana siluman yang beredar dari bisnis militer mencapai angka sekitar Rp 800 milyar per tahun yang menjadi dana nonbudgeter bagi para jenderal dan operasi-operasi di luar kontrol politik. Andaikan seluruh dana yang dihasilkan dari bisnis militer itu diserahkan pada institusi militer, itu pun hanya mampu meningkatkan sekitar dua sampai tiga persen dari kebutuhan yang ada.

"Defisit sebesar Rp 30,3 trilyun hampir tidak mungkin bisa dipenuhi oleh bisnis militer," kata Edy Prasetyono, staf peneliti pada Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontribusi bisnis militer sebesar 0,8 persen sampai 1 persen pada belanja militer tidak cukup berarti untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Persoalannya kemudian lebih pada akuntabilitas terhadap penggunaan dana tersebut. Benarkah dana yang ada seluruhnya dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit ataukah dana itu termasuk untuk membiayai operasi-operasi sospol ABRI yang melekat pada fungsi teritorial TNI pada masa Orde Baru?

Munir bahkan memperkirakan, dana operasional pembentukan milisi maupun produksi organisasi-organisasi kekerasan yang disponsori oleh militer diambil dari dana dari bisnis militer, legal maupun ilegal. "Dari semua diskusi soal budget, belum pernah dipertanyakan akuntabilitas penggunaan dana-dana seperti itu," kata Munir.

Edy juga mengkhawatirkan bisnis militer yang dikelola oleh angkatan-angkatan pada jangka panjang bisa merusak tingkat kohesivitas dalam tubuh TNI. "Jangan-jangan modal sosial dalam tubuh Angkatan Bersenjata bisa retak hanya semata-mata karena bisnis yang dilakukan oleh TNI," ujarnya.

*** 

DALAM upaya membangun TNI sebagai kekuatan profesional dalam pertahanan negara, tidak pada tempatnya membiarkan TNI menjadi institusi yang otonom, mencari dan mengalokasikan anggarannya sendiri, tanpa kontrol otoritas politik. Budget pertahanan merupakan wilayah otoritas sipil yang disusun atas dasar rencana strategis pertahanan berbasis pada kemampuan keuangan negara. Perkiraan ancaman dan peta kekuatan pertahanan di wilayah sekitar mau tidak mau mesti
tetap menjadi dasar kalkulasi agar kebutuhan minimal pertahanan bisa terpenuhi.

Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, profesionalisme TNI sampai tahun 2004 rata-rata sekitar 60 persen di bawah standar normal. Pada lima tahun berikutnya meningkat antara 50-55 persen dan baru membaik menjadi rata-rata 40 sampai 45 persen di bawah standar normal pada tahun 2009-2020. "Itu pun bila pertumbuhan ekonomi bisa dipertahankan antara 4 sampai 5,5 persen. Namun, itu sangat tergantung dari kemampuan pemerintah dan masyarakat
untuk mengurangi kebocoran-kebocoran dalam anggaran belanja negara," kata Juwono.

Sampai saat ini rencana strategis pengembangan pertahanan negara belum pernah dibuat. Bahkan baik di Markas Besar TNI maupun di Departemen Pertahanan belum ada pemikiran mengenai masalah ini, meski rencana strategis pertahanan sangat penting untuk memperhitungkan secara cermat kebutuhan anggaran pertahanan untuk jangka menengah 15 tahunan. Selama ini anggaran pertahanan ditetapkan berdasarkan perkiraan asal-asalan dan tidak transparan, termasuk hitungan yang mendasari keputusan DPR menambah budget Rp 2 trilyun untuk pertahanan.

Pengamat militer Letjen (Purn) Hasnan Habib mengatakan, dengan uang sebesar satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, tidak mungkin diharapkan bisa membeli senjata ampuh yang bisa diandalkan. Bahkan ketika Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia mencapai 1.000 sampai 1.200 dollar sekalipun, Indonesia tidak bisa membeli apa-apa.

"Anggaran sekitar 30 juta dollar AS tidak ada artinya untuk menghidupkan kembali kemampuan pertahanan kita," kata Hasnan.    

Pengamat militer Kusnanto Anggoro juga mengakui bahwa anggaran militer Indonesia sangat kecil dibandingkan negara-negara lain. Anggaran militer Indonesia tahun ini hanya sekitar 0,80 persen dari PDB, sedangkan anggaran militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara rata-rata antara 3,8 persen sampai 4,7 persen.

Bila kemampuan negara ternyata hanya dapat menutup 30 persen kebutuhan budget pertahanan, bisakah itu menjadi legitimasi bagi keberadaan bisnis militer?

Menurut Edy, keputusan politik untuk memberikan 30 persen dari kebutuhan budget militer berarti negara telah memutuskan menurunkan standar kekuatan militer yang diinginkan. Itu berarti tentara tidak boleh lagi melakukan bisnis dengan alasan menutupi kekurangan anggaran pertahanan. Kemampuan negara hanya sampai di situ.

Bila kontribusi dana dari bisnis militer terhadap peningkatan hampir tidak ada artinya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, sebaliknya dikhawatirkan akan merusak kohesi dan disiplin TNI dan akuntabilitas TNI, mengapa tidak segera saja bisnis militer diakhiri?

Kapasitas keuangan negara masih cukup memadai untuk menggantikan biaya yang diperoleh dari bisnis militer, sebesar Rp 80 sampai 100 milyar, bahkan pada angka siluman sebesar Rp 800 milyar per tahun. Itu dibuktikan dengan persetujuan yang diberikan DPR baru-baru ini untuk memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 2 trilyun, yang sebagian besar akan dialokasikan untuk kesejahteraan prajurit.

Untuk saat ini, masih lebih baik bangsa ini memiliki kemampuan persenjataan yang terbatas, tetapi memiliki aparatus militer yang berdispilin tinggi, bermoral tinggi, taat hukum, dan patuh pada otoritas politik sesuai amanat konstitusi. (P Bambang Wisudo/Iwan Santoso)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 232 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org