Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Amnesty International: Bentuk Qanun Komisi Kebenaran Aceh

Sumber: BERITAHUKUM.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 April 2013

JAKARTA - Setelah konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, maka hingga hari ini para korban dan keluarga masih mencari kebenaran, keadilan, dan reparasi pemulihan penuh setelah delapan tahun MoU Helsinki.

Laporan yang berjudul, "saatnya menghadapi masa lalu" (Time To Face the Past) korban 10.000 dan 30.000 orang selama konflik DOM Aceh.

Hadir dalam siaran pers ini, Isabelle Arradon dari Amnesti International, Haris Azhar; Ketua KontraS, Murtala; perwakilan keluarga, data korban, Destika Gilang, dari KontaS Aceh, Kamis (18/4) di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat.

Murtala mewakili keluarga korban konflik Aceh mengatakan, "sampai hari ini, keluarga korban masih trauma, dan banyak tidak tahu kuburan keluarga yang hilang, ini nanti anak-anak ini akan menanyakan ayahnya," ujar Murtala.

Maka bagi kami itu, tabu di Aceh korban pemerkosaan mengahadapi traumanya, bagaimana masalah ini agar korban bisa mendapatkan kaknya.

Kami minta, perbaikan harkat dan martabat bagi korban, sementara DPR Aceh akan membentuk Qanun Komisi Kebenaran Aceh (KKA) sesuai dengan (MoU) Helsinki.

Destika Gilang dari KontraS Aceh mengatakan terima kasih pada Amnesty International, karena laporannya telah membantu kerja kami terhadap para korban kekerasan konflik Aceh.

Kasus rumah Gedung Pos taktis Kopasus, disitu terjadi pemerkosaan, dan penyiksaan, dan pembantaian terhadap satu keluarga di Jamboe Kepuk di Aceh pada tahun 2003 dengan dibunuh 12 orang, dan dibakar hidup-hidup.

Dan hingga saat ini proses sekarang kami sudah ada Pokja, dan dua perwakilan masyarakat sipil Aceh, untuk proses pembuatan KKA, dan ini bisa didirikan di akhir tahun 2013 ini.



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,657 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org