Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Empat Tahanan Sengaja Dipindahkan ke LP Cebongan agar...

Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013

Jakarta: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengungkapkan ada indikasi dua institusi penjaga keamanan di DIY, Polda DIY dan Kodam IV Diponegoro sudah melakukan pertemuan untuk memuluskan rencana penyerbuan ke Lembaga Pemasayarakatan (LP) Cebongan, Sleman, 23 Maret lalu.

"Sebelum tanggal 23 (Maret) itu ada indikasi-indikasi kuat pembicaran-pembicaran yang seminimal-minimalnya untuk diketahui agar tidak dicegah serangan ini," ujarnya saat diwawancara Metro TV, di Jakarta, Kamis (4/4).

Hal itu didasarkan atas temuan terakhir dalam investigasi pihaknya. Ia menjelaskan, pembicaraan ini melibatkan Kapolda DIY dan sejumlah pejabat Kodam IV Diponegoro. Itu dilakukan pada dini hari pasca-pembunuhan Sertu Heru Santoso, di Hugo's Cafe, 19 Maret. Isinya, memberitahukan soal wacana penyerangan terhadap pihak-pihak yang terlibat pembunuhan itu.

"Itu menunjukan bagaimana pengetahuan sejumlah pimpinan Polri maupun TNI (Komando) Teritori tersebut gagal cagah keamanan tahanan ini," tegas dia.

Pertemuan dua pihak itu pun dilengkapi dengan sejumlah pertemuan masing-maisng pihak untuk melancarkan aksi itu. Dari pihak kepolisian, pertemuan dilakukan untuk membahas pemindahan tahanan. Tujuannya, agar pembunuhan itu tak terjadi di kandang polisi.

Sementara di pihak TNI, katanya, ada pembicaraan yang seharusnya soal rencana itu. Indikasinya, penyerangan dilakukan tiga hari setelah kejadian, bukan sesaat setelah kejadian pembunhan.

"Tiga hari itu ada sejumlah komunikasi, sms-sms, antara sejumlah pejabat lokal, yang harusnya diungkap dan jadi petunjuk keterlibatan negara, pejabat yang seharusnya berwenang untuk mencegah (penyerbuan) itu," tuturnya.

Soal penggunaan persenjataan AK-47 itupun, sambungnya, mengindikasikan adanya keterlibatan pihak lain selain 11 prajurit Grup II Kartosuro itu. Sebab, katanya, senjata itu bukanlah barang yang dimiliki masing-masing prajurit di kamarnya. Melainkan barang inventaris gudang senjata.

"Ada otoritas-otoritas tertentu yang membiarkan," ucapnya. Namun, saat ditanya soal siapa saja yang mesti dijerat selain 11 oknum Kopassus itu, Haris berujar, "Itu harus diuji lebih jauh."

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menimpali dengan adanya indikasi kuat pembiaran dari Polisi dan perencanaan penyerangan dari TNI ini, seharusnya Komnas HAM bisa masuk ke arena penyelidikan. Pasalnya, penyerbuan yang terorganisir ini sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. (Kim)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 435 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org