Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Penyerangan LP Cebongan Momentum Revisi UU Peradilan Militer

Sumber: STARBERITA.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 April 2013

Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) meminta DPR melanjutkan revisi Undang-Undang (RUU) No 31/1997 tentang Peradilan Militer (Permil), menyusul kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan yang diduga melibatkan oknum TNI. Pasalnya, RUU Permil sudah terkatung-katung sejak 2009.\

"Aparat militer yang melakukan tindak pidana umum mesti diproses di peradilan umum," ungkap Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indrawati, yang mewakili KSM, di ruang rapat pimpinan DPR, Rabu (3/4/2013).

Menurut Poengky, RUU Permil penting untuk memotong rantai impunitas yang selama ini membelenggu peradilan militer.

Pendapat serupa diutarakan Ketua Setara Institute, Hendardi. Menurutnya,  kasus penyerangan LP Cebongan yang diduga melibatkan oknum TNI, merupakan momentum untuk segera merevisi UU Permil. "Revisi UU Peradilan Militer sudah sangat mendesak untuk diwujudkan," pungkas Hendardi.

Pertemuan KMS dan pimpinan DPR, dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari, dan anggota Komisi I Helmy Fauzy.

Desakan merevisi UU Permil sebelumnya juga telah dilontarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bagi KontraS, sudah sangat mendesak, lantaran maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat. KontraS mencatat, dalam kurun 2004 hingga 2013, terjadi tidak kurang dari 87 kasus tindak kekerasan melibatkan anggota militer dan tidak ada proses hukum yang jelas.

"Semua pelaku kejahatan dan kekerasan itu proses hukumnya di pengadilan militer. Mereka merasa di atas angin, tidak bisa dijangkau oleh hukum. Justru mereka terkesan kebal hukum," ujar Koordinator KontraS Haris Azhar.

Haris pun menyampaikan kekecewaanya lantaran revisi UU Peradilan Militer tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Padahal revisi ini merupakan alat yang bisa menjerat tindak kesewenang-wenangan militer yang terjadi selama ini. Hal itu berdampak pada munculnya kesan bahwa peradilan militer menjadi peradilan yang tertutup dari pengawasan publik.

"Revisi UU Peradilan Militer itu harus dijadikan agenda dari reformasi militer dan peradilan. Karena jika kita masih menggunakan Undang-Undang No 31 tahun 1997 (tentang Peradilan Militer), anggota militer tidak akan bisa diseret ke pengadilan HAM, pengadilan korupsi dan pengadilan hukum lainnya," paparnya.

Haris mencontohkan, beberapa kasus yang sampai saat ini masih belum terungkap di antaranya kasus Alas Tlogo dan penyiksaan di Papua yang videonya tersebar luas di media sosial. Jika revisi UU ini tak segera disahkan, KontraS pesimistis peradilan militer akan mampu mengungkap tuntas kasus-kasus yang melibatkan anggotanya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 680 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org