Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pekerja Tuntut Penuntasan Kisruh Internal Komnas HAM

Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 April 2013

Serikat pekerja mendesak agar konflik internal yang terjadi di Komnas HAM segera diselesaikan karena dikhawatirkan akan merugikan pekerja. Pasalnya, laporan pekerja yang mengalami dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM mandeg ketika konflik itu mencuat ke publik.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengatakan saat isu konflik belum santer di masyarakat dan Ketua Komnas HAM masih dijabat Otto Nur Abdullah, laporan OPSI sempat ditanggapi. “Saya tidak tahu kenapa kok (pengaduan ke Komnas HAM,-red) tidak ditindaklanjuti,” kata dia kepada hukumonline lewat pesan singkat, Selasa (2/4).

Timboel berpendapat, mestinya komisioner Komnas HAM tak berebut kekuasaan menjadi Ketua. Menurutnya, sistem kepengurusan dan pemilihan pimpinan Komnas HAM dikembalikan sebagaimana Tatib yang berlaku sebelumnya. Serta masa jabatan Ketua Komnas HAM lebih baik berlaku untuk dua setengah tahun. Jika masa jabatan Ketua itu diubah menjadi setahun, Timboel khawatir akan menghambat kerja-kerja Komnas HAM karena tak fokus mengurusi masalah HAM dan bakal berkutat disoal jabatan ketua saja.

Timboel mendesak agar Komisi III DPR menggunakan hak budget untuk menekan Komnas HAM agar segera menyelesaikan konflik internal. Dengan menggunakan hak itu, anggaran untuk komisioner Komnas HAM dihentikan sementara sampai masalah selesai. Namun penghentian pengucuran anggaran itu hanya berlaku kepada komisioner, bukan untuk pegawai dan staf yang bekerja di Komnas HAM. “Komisi III jangan hanya mengimbau, tapi harus memberi tekanan agar masalah Komnas HAM cepat selesai,” tegasnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Ikbal, mengatakan Komisi III bertanggungjawab atas kisruh yang terjadi di Komnas HAM. Menurutnya, Komisi III mesti segera memanggil Komnas HAM untuk mencari solusi menuntaskan masalah tersebut. Ikbal mengimbau agar Komisi III memaksa komisioner Komnas HAM membuat Tatib yang disepakati semua anggotanya.

Pemilihan ulang
Sementara, Koordinator KontraS, Haris Azhar, berpendapat Komisi III DPR harus bertindak menyelesaikan kisruh internal di Komnas HAM. Haris mengingatkan, dalam pertemuan di DPR Februari lalu, Komisi III berjanji akan memanggil kembali Komnas HAM untuk melaporkan langkah penyelesaian kisruh yang sudah dilakukan. Namun, sudah lewat sebulan, pemanggilan kembali oleh Komisi III DPR itu belum terwujud.

Ketika nanti Komnas HAM kembali dipanggil ke DPR, Haris mengatakan Komisi III bisa melakukan intervensi dalam batas tertentu untuk mengakhiri kisruh yang terjadi. Misalnya, Komisi III memeriksa ulang semua anggota Komnas HAM apakah punya komitmen dan kapasitas di bidang HAM atau tidak. Menurut Haris hal itu penting dilakukan karena ketika kisruh terjadi, banyak korban pelanggaran HAM yang tak ditindaklanjuti laporannya oleh Komnas HAM. Oleh karenanya, Haris berharap Komisi III bertindak cepat akhiri kekisruhan di Komnas HAM. “Diadakan pemilihan ulang,” tegasnya kepada hukumonline lewat telepon, Senin (1/4).

Dari berbagai kasus yang diadvokasi KontraS, Haris menjelaskan banyak laporan yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti Komnas HAM. Contohnya, kasus kebebasan beragama, sudah lima belas kasus yang dilaporkan KontraS tapi belum mendapat tanggapan Komnas HAM. Hal serupa juga terjadi pada kasus konflik agraria di daerah, kekerasan terhadap pekerja HAM, penyerangan jurnalis dan lain sebagainya.

Untuk membantu menyelesaikan kisruh yang menyelimuti Komnas HAM, Haris mengatakan koalisi LSM sudah melakukan tindakan. Diantaranya melayangkan surat ke Komnas HAM dan ke Komisi III DPR. Pada intinya, surat yang dilayangkan itu meminta agar hasil diskusi dalam pemilihan anggota Komnas HAM periode 2012â??2017 diumumkan kepada publik. Sayangnya, surat yang dilayangkan kepada dua lembaga negara itu sampai sekarang belum ditanggapi.

Haris menjelaskan, sewaktu proses seleksi anggota Komnas HAM 2012â??2017, KontraS melakukan pemantauan dan penilaian. Hasilnya, mayoritas anggota Komnas HAM sekarang punya nilai yang kurang bagus. Dari penilaian itu Haris mengatakan sebagian besar anggota Komnas HAM ada yang sekedar mencari pekerjaan, tidak punya pengalaman advokasi di bidang HAM dan tak punya visi bagaimana penegakkan HAM ke depan. “Hasil penilaian kita, sebagian besar anggota Komnas HAM nilainya pas-pasan ke bawah,” urainya.

Mantan Ketua Komnas HAM -salah satu dari empat anggota Komnas HAM yang menolak perubahan Tatib-, Otto Nur Abdullah, mengatakan penyelesaian konflik internal yang dilakukan anggota Komnas HAM jalan di tempat. Pasalnya, dua kelompok yang berselisih belum menemukan titik temu soal perubahan Tatib. Menurutnya, perlu campur tangan dari lembaga negara lain untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Komnas HAM.

Otto memandang ada tiga pihak yang bertanggungjawab yaitu Panitia Seleksi (Pansel) yang memilih anggota Komnas HAM periode 2012â??2017 dan pihak yang melakukan fit and proper test yaitu DPR. Serta Pemerintah karena menerbitkan keputusan untuk mengangkat anggota Komnas HAM. “Mereka perlu bertindak,” tuturnya kepada hukumonline lewat telepon, Selasa (2/4).

Soal bertumpuknya pengaduan sehingga penyelesaiannya terhambat, Otto melihat hal itu dipengaruhi oleh kapasitas dan kualitas anggota Komnas HAM. Menurutnya, jika anggota, khususnya pimpinan Komnas HAM minim menjalin hubungan dengan pihak terkait seperti Polri, TNI dan lainnya, maka penyelesaian kasus HAM yang dilaporkan bakal terhambat. Selain itu, kemampuan anggota Komnas HAM untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi pelapor juga sangat mempengaruhi.

Otto menegaskan pengaruh kemampuan anggota Komnas HAM mencari solusi atas masalah HAM yang diadukan bukan isapan jempol semata. Dia mencontohkan beberapa waktu lalu, pasca lengser dari Ketua Komnas HAM, ada pengaduan dari petani Lampung. Kemudian, ada komisioner yang turun ke lapangan. Namun, merasa tak puas dengan upaya penyelesaian yang dilakukan komisioner tersebut, kelompok petani Lampung yang mengalami masalah HAM melayangkan surat secara langsung kepada anggota Komnas HAM yang dirasa berkompeten menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara anggota Komisi III DPR dari FPKS, Indra, berjanji dalam waktu dekat komisioner Komnas HAM akan dipanggil kembali. Dalam pertemuan yang dijadwalkan dilakukan setelah masa reses di DPR berakhir itu ditujukan untuk mendengar situasi terakhir penyelesaian kisruh internal Komnas HAM. Melihat kekisruhan itu Indra mengaku kecewa dan mempertanyakan kembali janji anggota Komnas HAM yang diutarakan sewaktu menjalani fitandpropertest di DPR. “Apakah dulu kami hanya diberikan kamuflase, kalimat retorika saja?,” ujarnya kepada wartawan pekan lalu.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,420 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org