Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Jika SBY Tak Tegas, Bukan Tak Mungkin Istana akan Diserang

Sumber: RIMANEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 01 April 2013

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta fokus mengungkap fakta dibalik penyerangan lapas kelas II Cebongan, Sleman, Yogyakarta, karena penyerangan ini dinilai telah mencederai salah satu instansi negara.

Dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kejadian penyerangan lapas bisa saja dijadikan oleh sekelompok orang sebagai test in the water. Artinya, kalau memang pemerintah tidak bertindak cepat kejadian penyerangan terhadap lembaga negara bisa dengan mudah kembali terjadi.

"Kalau dilihat di film-film sampai ada penyerangan terhadap White House, bukan tidak mungkin nanti istana juga dengan mudah diserang," tegas Fadli kepada wartawan usai diskusi bertajuk "Huru-hara dan Kekerasan di Indonesia, Kemana Intelijen Negara?" di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, hari ini.

Oleh karenanya, SBY pun diminta untuk berinisiatif membuat tim investigasi khusus guna mengungkap kasus ini. Selain itu, SBY juga harus mengumpulkan Komnas HAM, TNI, Polisi dan juga DPR RI dalam satu meja. Ini agar kasus tersebut bisa ditangani dengan cepat dan fokus, serta untuk menghindari adanya ego sektoral.

"Presiden harus ambil inisitif, memang kemarin ada urusan partai, tapi sekarang sudah selesai, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," demikian Fadli.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kecewa terhadap sikap SBY yang sampai saat ini masih belum juga berbicara mengenai kasus penyerangan di Lapas kelas II Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang menewaskan empat tahanan.

Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, seharusnya SBY langsung memberikan pernyataan ke publik dan meminta aparat hukum segera bertindak mengusut peristiwa itu.

"Sesaat setelah kejadian, harusnya Presiden SBY membuat pernyataan ke publik. Ini kan institusi hukum yang diacak-acak. Tapi beliau hanya minta jubirnya, ini patut disayangkan, dan kami kecewa," tegas Haris di acara yang sama, hari ini.

Haris juga berharap SBY bisa membentuk langsung tim bersama yang independen yang terdiri dari Komnas HAM, TNI, Polri dan DPR RI demi melakukan penelitian investigasi yang cepat dan berimbang. "Kalau sendiri-sendiri itu cenderung lama dan masih kedepankan ego sektoral masing-masing," demikian Haris



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,406 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org