Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS: Kasus Cikeusik dan LP Sleman Bukti Kegagalan Kerja Intelijen

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013

Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) melihat intelijen gagal dalam kasus penyerangan LP II B, Cebongan, Sleman. Tak hanya itu, kegagalan intelijen sudah terjadi sejak kasus kekerasan Cikeusik, Pandeglang, Banten pada tahun 2011 lalu.

"Dalam kasus Cikeusik, konteks kebebasan beragama, kita mendapati sejumlah info. Diduga sebelum peristiwa pasti ada interaksi dari institusi yang belakangan kita ketahui sebagai korban.
Perseptifnya, ketika dia menyediakan info yang diberikan, info itu malah digunakan untuk pengambilan kebijakan yang salah," jelas Koordinator Kontras, Haris Azhar.

Hal ini disampaikan Haris dalam diskusi bertajuk 'Huru-hura dan Kekerasan di Indonesia, ke Mana Intelegen Negara?' di Rumah Makan Dapur Selera di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/3/2013).

Begitu juga dengan kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman. Haris menduga sudah ada informasi mengenai potensi penyerangan tersebut.

"Jangankan intelijen, kalapasnya saja begitu menerima 11 nama. Dan 4 nama pelaku Hugos Cafe itu, sudah tahu, dia sudah punya insting bahwa bisa saja kayak OKU. Meskipun bentuknya lain," lanjutnya.

Haris mengatakan bahwa intelijen memang hadir. Namun dia mempertanyakan apakah informasi yang dimiliki intelijen telah diberikan kepada orang yang tepat dan menghasilkan kebijakan yang cepat?

"Saat ini kita mempertanyaan kualitas intelijen di lapangan. Selain itu dipertanyakan, alurnya ke mana, dan kualitas ditentukan oleh keberpihakan?" kata Haris.

Haris menambahkan, sejak UU Intelijen disahkan pada tahun 2011, belum ada peningkatan kualitas dari intelijen. Di dalam catatan KontraS, angka kekerasan pada tahun 2011 ada 650 kasus. Sementara pada tahun 2012 terjadi 704 kasus.

"Angkanya naik sedikit, tetapi jumlah korban yang berlipat dibanding sebelumnya. Kalau menggunakan perspektif intelijen, intelijen adalah yang mencegah perluasan kekerasan," tuturnya.

Kegagalan intelijen juga dilihat dari adanya RUU Kamnas, Inpres No.2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri. UU ini muncul karena UU Intelijen dinilai gagal berkontribusi dalam keamanan dan kekerasan.

"Kalau secara statistik, angka kekerasan masih tinggi. Kalau pakai kualitatif, secara kualitas masih banyak kejahatan yang buruk yang digunakan oleh kelompok yang salah. Misalnya kita tidak bisa mengubah cara intelijen hari ini, maka saya pikir kita cuma ganti nama tahun saja. Karena gaya intelijen tetap model Orba," kata Haris.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,574 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org