Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Desak Polres Bekasi Hentikan Kriminalisasi Pendeta Palti

Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Maret 2013

JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kepolisian Resor Kota Bekasi menghentikan proses hukum terhadap pendeta Palti Panjaitan terkait dengan masalah kekerasan terhadap agama dan kepercayaan pada komunitas Gereja HKBP Filadelfia, Bekasi. 

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan penetapan status tersangka terhadap yang bersangkutan oleh Polres Bekasi kembali memperpanjang daftar kriminalisasi terhadap kelompok atau individu korban diskriminasi atas hak berkeyakinan, beragama dan beribadah. Dia mengatakan mereka yang seharusnya diberikan jaminan perlindungan atas hak berkeyakinan oleh negara, justru mendapatkan ketidakadilan.

Palti adalah pemimpin ibadah di Gereja HKBP Filadelfia, Bekasi. Dalam masalah ini, Palti diduga membela diri atas serangan yang dilakukan oleh Abdul Aziz, yang berasal dari kelompok intoleran pada 24 Desember 2012.

"Justru [Palti] mendapatkan ketidakadilan dengan cara dikriminalisasi oleh kepolisian melalui tekanan kelompok intoleran," kata Haris dalam keterangan pers di Jakarta yang dikutip pada Rabu, (27/3/2013).

Kontras menilai tindakan kriminalisasi terhadap Palti oleh Polres Bekasi merupakan tindakan inkonstitutional karena bertentangan mandat UU 1945,  yangmenjamin perlindungan hak berkeyakinan, beragama dan beribadah. Selain itu, sambung Haris, tindakan tersebut juga bertentangan dengan semangat reformasi di internal kepolisian.

Oleh karena itu, Haris menuturkan, pihaknya mendesak agar proses hukum terhadap Palti Panjaitan dihentikan, karena hanya sebagai bentuk kriminalisasi terhadap yang bersangkutan. Kepolisian, juga diminta melihat latar belakang masalah secara komprehensif agar tak merugikan kelompok yang seharusnya dilindungi haknya.

"Kapolres Kota Bekasi dan jajarannya bersikap imparsial dan profesional dalam penangangan kekerasan atas hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah," papar Haris. "Sikap ini harus ditunjukan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan secara serius tugas dan peran kepolisian dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak tersebut."



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,396 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org