Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Perlu Investigasi Eksternal

Sumber: JURNAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Maret 2013

KETUA Badan Pekerja SETARA Institute, Hendardi mengusulkan perlunya membentuk suatu tim investigasi eksternal yang kredibel untuk mengusut pelaku penembakan empat orang tahanan di Lapas Cebongan, Sleman Yogyakarta, Sabtu (23/3) dini hari.

Menurut Hendardi, pengusutan pelaku tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat saja. ada dugaan kejadian itu dilakukan oleh oknum TNI. "Brutalitas anggota TNI tidak cukup hanya diserahkan penyidikannya pada internal TNI, apalagi kepolisian jelas tidak punya akses dan mentalitas untuk menyidik anggota TNI," kata Hendardi, Senin (25/3), menanggapi kasus penembakan empat orang tahanan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

Terkait maraknya tindak kekerasan aparat militer menjadi momentum untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. "Revisi UU Peradilan Militer sudah sangat mendesak untuk diwujudkan," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

Menurut Haris, dalam kurun 2004 hingga 2013, terdapat 87 kasus tindak kekerasan yang melibatkan anggota militer. Kasus semacam itu terus berulang karena tidak pernah ada penghukuman yang jelas. "Semua pelaku kejahatan dan kekerasan itu proses hukumnya di pengadilan militer," katanya.

Haris mempertanyakan kebijakan untuk memproses semua anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran di pengadilan militer. "Semua diproses di sana, dari adu ayam sampai maling. Semua ke sana. Padahal pelanggaran hukum yang dilakukan oknum militer tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas kemiliteran yang bersangkutan," katanya.

Dengan mekanisme itu, lanjut Haris, para pelaku tindak pidana dari kalangan militer pun tidak mendapat hukuman yang maksimal. "Mereka merasa di atas angin, tidak bisa dijangkau oleh hukum. Justru mereka terkesan kebal hukum," katanya.

Haris pun menyampaikan kekecewaanya lantaran revisi UU Peradilan Militer tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Revisi UU Peradilan Militer ini merupakan alat yang bisa menjerat tindak kesewenang-wenangan militer yang terjadi selama ini. "Revisi UU Peradilan Militer itu harus dijadikan agenda dari reformasi militer dan peradilan," katanya.

Menurut Haris, praktek peradilan militer sampai saat ini masih banyak menimbulkan kontroversi. Pasalnya, jika masih menggunakan UU Nomor 31 tahun 1997 maka anggota militer tidak akan bisa diseret ke pengadilan HAM, pengadilan korupsi dan pengadilan hukum lainnya.

Dampaknya, kata Haris, peradilan militer menjadi peradilan yang tertutup dari pengawasan publik. Padahal tindak pidana dilakukan terhadap publik.
Haris mencontohkan beberapa kasus yang sampai saat ini tak jelas ujungnya. Misalnya kasus Alas Tlogo dan penyiksaan di Papua yang videonya tersebar luas di Youtube. Jika revisi undang-undang ini tak segera disahkan, Kontras pesimis peradilan militer akan mampu mengungkap tuntas kasus-kasus yang melibatkan anggotanya.


"Terus terang saja Hakim peradilan militer itu maksimal bintang satu, bagaimana mungkin mengadili kasus yang membutuhkan pertanggungjawaban pejabat yang posisinya di atas hakim," katanya.


Ia menambahkan posisi peradilan militer yang berada dibawah binaan Markas Besar TNI di Cilangkap juga rawan dengan konflik kepentingan. Bahkan, Haris menuding, tidak masuknya revisi UU ini karena ada kepentingan militer yang enggan empertanggungjawabkan kesalahannya di muka publik. "Dengan tidak disahkannya RUU ini tentu yang paling diuntungkan adalah militerIni menjadi bukti adanya gerakan pro status quo dalam militer. Padahal, agenda revisi ini sudah ada sejak lima tahun silam," katanya.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 860 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org