Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tentang Revisi UU Peradilan Militer, DPR Tunggu Pemerintah

Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Maret 2013

Jakarta - Peluang untuk merevisi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer (Permil) sangat terbuka. DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) revisi UU Permil jika memang ada niat untuk melakukan revisi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin di Jakarta, Selasa (26/3).

"Pemerintah harus masukan RUU revisi UU Permil karena itu merupakan usulan pemerintah. Dari dulu RUU itu perlu direvisi. Kalau ada keinginan bisa saja. Dulu sempat ada pansus gabungan Komisi I dan Komisi III," kata Aziz.

Dia menambahkan, oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum nantinya akan diproses dalam peradilan umum. "Kalau di RUU Permil, bagi oknum TNI yang lakukan tindak pidana umum, peradilannya adalah peradilan umum, dalam RUU yang dulu begitu bunyinya," imbuh Ketua DPP Partai Golkar ini.

Seperti diberitakan, desakan revisi UU Permil disampaikan sejumlah kalangan. Sebab, berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) saja, dalam kurun 2004 hingga 2013, sekitar 87 kasus tindak kekerasan melibatkan anggota militer.

Koordinator KontraS Harris Azhar di Jakarta, Senin (25/3), mengaku kecewa karena revisi UU Permil tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Padahal, revisi UU itu dapat menjerat tindak kesewenang-wenangan militer.

"Revisi UU Peradilan Militer itu harus dijadikan agenda dari reformasi militer dan peradilan. Karena jika kita masih menggunakan UU 31/1997, anggota militer tidak akan bisa diseret ke pengadilan HAM, pengadilan korupsi, dan pengadilan hukum lainnya," kata Harris.

Dia mengungkapkan, berbagai peristiwa hukum yang melibatkan militer tidak pernah tuntas. Dia juga mempertanyakan kebijakan untuk memproses semua anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran di pengadilan militer.

"Semua pelaku kejahatan dan kekerasan itu proses hukumnya di pengadilan militer. Semua diproses di sana, dari adu ayam sampai maling. Semua ke sana. Padahal pelanggaran hukum yang dilakukan oknum militer tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas kemiliteran yang bersangkutan," tegasnya.

Dia menambahkan, para pelaku tindak pidana dari kalangan militer tidak mendapat hukuman yang maksimal. "Mereka merasa di atas angin, tidak bisa dijangkau oleh hukum. Justru mereka terkesan kebal hukum," kata Harris.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 818 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org