Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PENGHILANGAN AKTIVIS: Presiden Diduga Lakukan Kesalahan Administrasi

Sumber: KABAR24.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Maret 2013

JAKARTA â?? Tiga organisasi menuding presiden telah melakukan kesalahan dalam penanganan kasus penghilangkan paksa sejumlah aktivis.

Terkait hal itu, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI diminta untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden diduga melakukan maladministrasi dalam penanganan penyelesaian peristiwa yang berlangsung pada 1997-1998 itu.

Demikian disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Ikatan Orang Hilang Indonesia, serta Asian Federation Against Involuntary Disappearances dalam surat terbukanya kepada ORI.

Kontras, Ihohi, dan AFAD memaparkan ORI sebenarnya telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi pertama pada 15 Mei 2012 dan kedua, pada 6 Agustus 2012 terkait kasus tersebut.

Namun, permintaan itu tak direspons langsung Presiden melainkan melalui Menteri Sekretaris Negara yang merekomendasikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk menjawabnya.

“Sikap diam Presiden tersebut, mengakibatkan rantai impunitas terus berkepanjangan,” kata Haris Azhar, Koordinator Kontras dalam keterangannya yang dikutip Selasa (19/3).

“Kami meminta ORI Memanggil Presiden secara langsung untuk mempertanyakan sejauh mana empat rekomendasi DPR RI yang telah diimplementasikan oleh Presiden,” ujar Haris.

Selain itu, ketiga organisasi tersebut juga memaparkan, pihaknya mendorong ORI untuk melaporkan tindakan maladministrasi Presiden dalam penanganan penyelesaian penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 kepada DPR.

Catatan Kontras menyatakan pada 25 Februari 2013, Presiden dan DPR telah melakukan rapat konsultasi di Istana Negara yang membahas salah satunya perihal rekomendasi DPR tentang pengadilan HAM Ad Hoc.

Namun, demikian organisasi tersebut, hasil konsultasi tersebut menyatakan pengadilan HAM Ad Hoc belum bisa dibentuk karena hingga saat ini hasil penyelidikan Komnas HAM belum menetapkan tersangka.

“Kami sangat menyayangkan atas sikap Presiden yang mengulur-ulur waktu dan tidak berani mengambil tindakan tegas dalam penyelesaian kasus ini di sisa pemerintahannya yang hanya tinggal 1 tahun,” kata Haris



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,531 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org