Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Koalisi HATI Kecam Hukuman Mati terhadap Gembong Narkoba

Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 Maret 2013

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menghapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengecam keras eksekusi mati yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Adami Wilson, warga negara Nigeria terpidana mati atas kasus narkotika,  Kamis (14/03) lalu.

Menurut Koalisi HATI, hukuman mati adalah bentuk penghukuman yang tidak manusiawi, tidak memiliki efek jera dan pelanggaran terhadap martabat manusia.

“Hukuman mati adalah pelanggaran hak untuk hidup yang telah dijamin di dalam Konstitusi Pasal 28A juncto Pasal 281 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun,“ ujar Haris Azhar, yang juga koordinator KontraS,  saat jumpa pers di Sekretariat KontraS,  Diponegoro, Jakarta, Sabtu (16/03).

Dikatakan Haris, jaminan konstitusional tersebut juga sejalan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia yang telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005 lalu.

Sementara itu, pengacara senior Todung Mulya Lubis menilai, eksekusi terhadap Adami Wilson adalah sebuah langkah mundur bagi kebijakan hak asasi manusia di Indonesia, dan menciderai komitmen politik yang telah dibuat oleh Indonesia ketika Sidang Umum PBB Desember 2012 lalu.

"Saya tekankan kita ini walaupun belum diumumkan defacto moraturium soal hukuman mati, tapi kita lihat ada. Dan eksekusi yang dijatuhkan kejaksaan ini adalah satu langkah mundur," ucap Todung.

Diungkapkan,  Kejaksaan Agung Republik Indonesia berencana melakukan eksekusi mati terhadap sembilan terpidana mati lainnya. Dengan dimulainya eksekusi ini, maka eksekusi mati terhadap kesembilan orang tersebut sangat berisiko tinggi akan terjadi.

Koalisi HATI mendesak Kejaksaan Agung untuk menunda eksekusi mati tersebut, dan segera menerapkan moraturium eksekusi mati terhadap seluruh terpidana mati di Indonesia.  Namun, setiap pelaku kejahatan yang  serius harus mendapatkan penghukuman berat, tapi Koalisi HATI sangat keberatan bila hukuman mati diterapkan , dengan alasan hukuman tidak boleh sampai mencabut nyawa manusia.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,645 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org