Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Eksekusi Mati Adam Dikecam

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 Maret 2013

JAKARTA - Eksekusi hukuman terhadap terpidana mati kasus narkotika Adam Wilson (42) dikecam keras. Eksekusi kepada warga negara Nigeria tersebut dinilai menjadi langkah mundur bagi kebijakan hak asasi manusia (HAM) Indonesia.

Sikap itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menghapus Hukuman Mati (HATI) saat jumpa pers di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jakarta, Sabtu (16/3/2013). Hadir dalam jumpa pers aktivis HAM Todung Mulya Lubis, Koordinator Kontras Haris Azhar, Direktur Operasional Imparsial Bhatara Ibnu, dan Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan.

Mereka berpendapat, hukuman mati merupakan pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Eksekusi Adam dinilai langkah mundur terhadap sikap Indonesia ketika Sidang Umum PBB pada Desember 2012 . Ketika itu, Indonesia memilih abstain dalam hal resolusi moratorium hukuman mati.

"Sikap Indonesia sebelumnya selalu menolak. Sikap abstain ketika itu adalah pergeseran positif," kata Ricky.

Mereka mengkhawatirkan eksekusi Adam akan menjadi preseden bagi eksekusi terpidana mati lainnya. Setidaknya, penjelasan Kejaksaan Agung, ada sembilan terpidana mati lainnya yang akan dieksekusi. Untuk itu, mereka meminta Kejaksaan memastikan menunda eksekusi terpidana lainnya.

Todung mengaku terkejut dengan informasi eksekusi oleh Kejaksaan. Pasalnya, eksekusi itu adalah eksekusi pertama sejak periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Todung menganggap tidak adanya eksekusi dalam periode kedua pemerintahan SBY lantaran adanya moratorium hukuman mati "diam-diam".

"Lalu kenapa tiba-tiba ada eksekusi kepada Adam? Saya kira ini catatan hitam dari penegakan HAM di Indonesia. Di satu sisi Indonesia tunjukkan ke dunia menghormati HAM dengan ikut dalam Dewan HAM PBB, meratifikasi instrumen HAM PBB. Tapi beberapa hal tertentu, terutama pidana mati, pemerintah Indonesia tidak menghormati HAM. Buat saya ini langkah mundur yang mencemaskan," kata Todung.

Todung menambahkan, pihaknya menolak praktik narkoba lantaran dampaknya sangat besar buat generasi muda. Hanya saja, penolakan narkoba itu bukan dengan menghukum mati. Apalagi, kata dia, pengungkapan kasus narkoba di Indonesia selama ini kerap hanya menyentuh pelaku bawah.

"Tidak adil hukum mati mereka yang tidak jalan sendiri-sendiri. Mereka bagian dari mesin organisasi perdagangan narkoba dunia. Kalau Kejaksaan, pengadilan, BNN (Badan Narkotika Nasional) ingin memberantas narkoba, jangan hanya mengejar ikan-ikan kecil, kejarlah ikan besar," pungkas Todung.

Adam ditangkap pada 2003 atas kasus narkotika. Ia sempat menjalani kurungan di Lapas Tangerang, Banten, kemudian dipindah ke Nusakambangan, Jawa Tengah. Sebelum dieksekusi, Adam telah mendekam di penjara selama 10 tahun.

Dalam masa tahanan itu, Adam disebut menjalani bisnis sabu seberat 8,7 kilogram senilai Rp 17,4 miliar dengan menugaskan kurirnya. Ia kembali ditangkap BNN pada September 2012 lalu saat sedang menjalani perawatan di RSUD Cilacap.



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,281 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org