Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Statuta Roma Jangan Jadi Sensasi Politik

Sumber: REPLUBIKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 14 Maret 2013

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Statuta Roma International Criminal Court tidak dijadikan sensasi politik elite. Melainkan harus dilihat sebagai masa depan bangsa yang lebih baik.

"Jangan terlalu dipolitisir. Pikirkan kepentingan masa depan bangsa," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar ketika dihubungi Republika, Kamis (14/3).

Haris menyatakan, Statuta Roma bisa memberi dampak positif bagi penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Para korban HAM yang selama ini tidak mendapatkan keadilan hukum bisa meminta ICC menyelesaikan masalah mereka. "ICC bisa menyidik dan mengadili," ujarnya.

Menurut Haris pemerintah sebenarnya sudah memasukan Statuta Roma dalam program rencana aksi kemanusiaan 2005 sampai 2010. Namun hingga saat ini statuta tersebut tak kunjung diratifikasi pemerintah. 

Dia menuding pengiriman Denny Indrayana ke markas ICC di Den Hag tidak akan memiliki dampak apa-apa bagi proses penegakan HAM di Indonesia. "Setahu saya yang berhak meratifikasi statuta itu adalah Kementrian Luar Negeri. Denny datang hanya untuk memenuhi undangan," katanya.

Haris menambahkan, Statuta Roma ICC tidak berlaku mundur. Artinya ICC tidak bisa mengusut kasus-kasus yang terjadi sebelum statuta tersebut ditandatangani ICC pada 2002. 

Namun begitu untuk sejumlah kasus kekerasan tertentu seperti penculikan, ICC bisa saja melakukan penyidikan. "Deliknya kejahatan berkelanjutan karena korban penculikan belum ditemukan," ujarnya.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, Statuta Roma bisa menjadi batu sandungan bagi Prabowo Subiakto di pilpres 2014. Kaeena statuta ini memungkinkan mahkamah internasional menyeret Prabowo ke pengadilan HAM.

Yaitu, atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang kerap disebut-sebut melibatkan diri ketua dewan pembina Partai Gerindra tersebut. Lebih lanjut Hikmahanto menduga pertemuan antara Prabowo dengan Presiden SBY beberapa waktu lalu membahas masalah ICC.

"Melakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma akan berdampak banyak pada Indonesia. Salah satu dampak yang mungkin tidak disadari oleh Wamenkumham adalah terkait konstelasi politik menjelang 2014," kata Hikmahanto seperti dilasir dari Antara.



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,648 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org