Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
UU Anti Terorisme perlu dievaluasi

Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Maret 2013

Sindonews.com - Pemerintah bersama DPR diminta untuk mengevaluasi keberadaan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hal itu disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Menurut KontraS, evaluasi itu berkaca dari beredarnya video kekerasan yang diduga dilakukan oleh tim detasemen khusus (Densus) 88 dalam operasi pemberantasan teroris di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Serta tiga peristiwa penangkapan yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), maka pemerintah dan DPR diminta untuk meninjau ulang pasal dalam UU tersebut.

Bahkan, Koordinator KontraS, Haris Azhar menekankan agar adanya revisi isi pasal yang cenderung berbahaya dalam melakukan operasi tindak pidana terorisme.

"Pemerintah dan DPR perlu mengevaluasinya," kata Haris dalam konferensi pers mengenai "Perlu Penyelidikan Independen atas Praktik Penyiksaan dan Brutalitas Densus 88 di Poso" di Kantor KontraS, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).

"Jika perlu hingga merevisi substansi-substansi pasal yang berbahaya," lanjutnya.

Menurutnya, salah satu kewenangan kepolisian yang dinilainya berlebihan dan perlu dievaluasi ialah terkait penangkapan dan menginterogasi tersangka selama 7x24 jam, dengan menangkap berdasarkan laporan intelijen tanpa adanya otorisasi dari pengadilan.

"KontraS mencatat pemberian kewenangan secara berlebihan kepada aparat keamanan dan penegak hukum antara lain soal penangkapan dan menginterogasi tersangka," cetusnya.

Lantaran hal itu, jika hal ini tidak secepatnya dievaluasi, maka dia menduga akan menyebabkan banyak pelanggaran hak dan kebebasan dasar manusia.

"Kewenangan-kewenangan berlebih ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kebebasan dasar manusia. Kami khawatir buruk muka penegakan hukum dalam penanganan terorisme, bisa menjadi pemicu tumbuhnya simpati terhadap kelompok teroris di Indonesia," pungkasnya.



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,623 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org