Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Unmarried couples in Indonesia face jail time

Sumber: AFP.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013

JAKARTA: Indonesia is deliberating criminalising unmarried couples living together and lengthening jail terms for adulterers, a lawmaker said Friday, in plans that activists have dubbed regressive.

The proposals were drafted by the Justice and Human Rights Ministry as the House of Representatives revises the nation's dated criminal code, garnering support from several members.

"If couples are living in one home and aren't married, of course they should be sanctioned," Khatibul Umam Wiranu, a member of the commission overseeing the revision, told AFP.

"In my opinion, adultery is the root of many social problems."

The proposed revision would raise the maximum jail term for adultery from nine months' jail -- considered "too light" by the ministry -- to 30 months, while couples living together outside marriage could face five years.

Rights activists said elements of the 500-page draft revision were politically motivated, aimed at winning votes of key conservative demographics ahead of legislative elections next year.

"We've seen this before when the parliament passed the anti-pornography law to appease conservatives ahead of the last elections," Haris Azhar of the prominent rights groups Kontras said.

Cohabitation of unmarried couples is generally frowned upon in Indonesia, Azhar said, though such cases were becoming more common.

"If there are moral concerns about it, they should be addressed maturely and peacefully in the community, not through the law," Azhar said, adding that jailing Indonesians for such cases was extreme.

The draft also includes an article to ban "black magic" that causes death or suffering, carrying a sentence of five years in prison.

Claiming to possess the powers of black magic would also be a criminal offence, while "white magic", or good magic, would remain legal.

Sandrayati Moniaga of the National Human Rights Commission said laws on morality were unnecessary and that the state should not intervene in people's personal affairs.

"It's none of the government's business, it's each person's business with God and their partner," she said. "Adultery and cohabiting are personal problems."

The parliament has long promised to update Indonesia's criminal code, drafted in 1918 based on Dutch law and last updated in 1958.

The current code criminalises theft of anything above 250 rupiah (three cents), punishable by a maximum sentence of five years' jail or a fine of just 900 rupiah.



Wilayah terkait:


Dilihat : 365 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org