Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS: Ada Inpres yang Membuat TNI-Polri Bertikai

Sumber: PORTALKBR.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013

Jakarta - LSM HAM KontraS menganggap pertikaian TNI dengan kepolisian merupakan wujud dari kegagalan konsep keamanan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2013. Menurut Koordinator KontraS Haris Azhar, diizinkannya TNI membantu tugas Polri sebagaimana tercantum dalam Inpres justru membuat rivalitas dua lembaga meruncing. Kata Haris, perlu ada penegakan hukum yang tegas dan mengenyampingkan fanatisme dari kedua instansi.

"Aturan itu sebenarnya ada. ya dibilang sempurna sih tidak tapi kalau ada ketegasan, keseriusan, dan leadership yang bagus masalah ini tidak akan berlarut-larut. Kalau Kapolri berani mengatakan kita akan menegakkan hukum tanpa diskriminasi saya pikir kasus-kasus yang melibatkan TNI dan Polri tetap harus masuk ranah hukum. Jangan dibalikin ke lembaganya terus," kata Haris ketika dihubungi KBR68H.

Haris Azhar juga meragukan hasil temuan dari tim investigasi yang dibentuk oleh kedua instansi yang bertikai. Menurutnya, selama rivalitas masih ada, masing-masing tim investigasi hanya akan mencari fakta-fakta yang menguatkan pihaknya. Pagi tadi anggota TNI menyerang kantor kepolisian di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Akibat bentrok ini, empat orang terluka. Salah satu korban yang terluka parah adalah Kapolsek Martapura akibat ditusuk sangkur prajurit TNI. 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 425 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org