Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Merasa Ditindas, Petambak Udang Mengadu Nasib ke KontraS

Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013

Jakarta: Sejumlah petambak udang dari Desa Bratasena Adiwarna dan Bratasena Mandiri, Dente Telandas, Tulang Bawang, Lampung mengadu ke Kontras, Jumat (8/3).

Mereka mengadukan kasus kriminalisasi yang dilakukan Kepolisian Sektor Gedung Meneng, Kepolisian Resor Tulang Bawang, serta Kepolisian Daerah Lampung.

Mereka mengaku, sejumlah kawan mereka dikriminalisasi akibat berkonflik dengan PT Central Pertiwi Bahari (CPB), perusahaan tempat petambak bekerja.

Awal permasalahan timbul karena budidaya PT CPB terpuruk karena penyakit yang tidak bisa diatasi teknologi, dan abrasi yang terjadi.

"Perekonomian kami menurun drastis. Dari sana kami berpikir, bagaimana perusahaan harus berubah. Dan kami sampaikan itu melalui lembaga yang dibentuk untuk menyampaikan aspirasi," Kata Bibit Saputra, salah seorang petambak, kepada Metrotvnews.com di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat siang.

Keberadaan organisasi tersebut, kata Bibit, karena merasa perjanjian kerja sama dengan PT CPB yang berlangsung selama 18 tahun, tak banyak memberikan perubahan kesejahteraan.

"Perjanjian kerja sama antara petambak dan perusahaan sebagai dasar kinerja, ternyata mengambil andil besar dalam menyengsarakan petambak," jelasnya.

Karena itu, kata dia, mereka membuat organisasi Forsil (Forum Silaturahim) untuk memperjuangkan hak.

"Namun dalam perjalanannya, Forsil malah dianggap masalah. Perusahaan tak mau lagi berkomunikasi sejak enam bulan lalu. Dengan tak adanya komunikasi, masyarakat merasa tidak tahu apa maunya perusahaan. Tapi perusahaan kemudian menerbitkan kebijakan yang menyudutkan kami," terangnya.

Dalam keterangannya, Syamsul Munir, staf Kontras yang mendampingi petambak mengatakan, PT CPB menerbitkan kebijakan yang merugikan petambak yang tergabung dalam Forsil.

"Perusahaan mem-PHK sembilan pengurus organisasi petambak, mem-PHK 100 istri petambak, dan menghentikan pinjaman biaya hidup dan paket natura bagi petambak, serta mengkriminalisasi 12 anggota lainnya" katanya.

Bentuk kriminalisasi tersebut, kata dia, adalah dengan membui pengurus bernama Edi Gading di Mapolda Lampung.

"Edi kena tuduhan pengrusakan aset perusahaan, dan sisanya masih dalam pemanggilan Polsek Dente Teladas dan Polres Tulang Bawang," imbuhnya.

Adapun Subiyanto, petambak lainnya, mengatakan, penyebab kriminalisasi tadi, adalah ketika petambak plasma tak diberikan biaya hidup oleh perusahaan. Sementara, mereka harus mengurus kebutuhannya sendiri.

"Karena perusahaan tak menebari tambak lagi, kami membuat opsi budidaya mandiri. Upaya itu secara otomatis membutuhkan air asin. Untuk mendapat air asin itu kami harus membuka pintu air asin. Kebiasaan ini biasa ketika budidaya di bawah perusahaan. Namun, upaya itu kemudian dikriminalisasi perusahaan dan akhirnya teman kami dipenjara di Polda Lampung," tegasnya.

Di sisi lain, Syamsul menambahkan petambak sudah mengadu ke Pemkab Tulang Bawang. Namun, pemkab malah mendukung kebijakan perusahaan untuk memberi pesangon kepada petambak. (Mufti Sholih)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 418 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org