Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Densus Melanggar Hak Asasi Manusia

Sumber: SUARAMERDEKA.com | Tgl terbit: Jumat, 01 Maret 2013

JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mengaku sepaham dengan keinginan Ketua Umum PP Muhammadiyaj Din Syamsudin yang ingin membubarkan Densus 88. Pasalnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diontarkan oleh Din terkait ulah Densus 88 memang benar adanya.

“Kami juga sudah minta kapolri untuk bubarkan Densus 88, malah sejak dua tahun yang lalu. Tapi tak ada tanggapan,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, Kamis (28/2).

Dia mengatakan, Densus sudah terlalu menampakan citra buruk di mata masyarakat dan justru menyebabkan terorisme semakin meluas. Menurutnya, kebiasaan teroris yang kini tidak hanya menyerang hotel dan tempat ibadah menjadi buktinya.

Haris memaparkan, pada awal kemunculannya, teroris kerap kali menyerang symbol-simbol yang mereka anggap sebagai perwakilan kaum kafir. Namun akibat keberingasan Densus 88 dalam menangani terorisme, para teroris justru kini lebih senang menyerang polisi.

“Lihat saja tren penyerangan yang dilakukan oleh teroris kini sudah mulai menyasar markas, pos, dan tempat polisi berkumpul. Bukan itu saja, polisinya pun tak segan-segan untuk dibunuh,” kata dia.

Dia pun berharap, agar masalah yang ditimbulkan oleh Densus 88 dapat segera dihentikan dengan menonaktifkan satuan yang berdiri sejak tahun 2003 itu. Sebagai gantinya, dia menyarankan agar  kewenangan penanganan teroris dikembalikan kepada satuan Reskrim di setiap daerah dengan bantuan dari pusat.

“Dengan ini tidak akan ada lagi satuan yang merasa lebih berwenang dari satuan manapun. Hal tersebut dapat membatasi kewenangan, sehingga kebrutalan seperti yang dilakukan oleh Densus 88 bisa diredam,” ujarnya.



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,442 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org