Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera merealisasi pembentukan pengadilan HAM. "Tuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan tindaklanjuti semua," kata Haris di kantor Kontras, Selasa, 26 Februari 2013.

Menurut Haris, janji menuntaskan kasus HAM ini sudah disampaikan SBY sejak 2004 lalu. Namun sayangnya janji itu hanya mencuat di awal pemerintahan. Dia berharap munculnya kembali wacana pembentukan pengadilan HAM tak dipolitisasi untuk mengganjal calon tertentu pada pemilihan presiden 2014 mendatang. "Jangan sampai ini (pengadilan HAM) menjadi alat politik," katanya.

Untuk memudahkan tugas pengadilan HAM, Kontras menyarankan Presiden membentuk tim penuntasan kasus HAM di Kejaksaan Agung. Tim ini juga harus melibatkan para ahli yang berpengalaman dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM.

Bersama Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (Ikohi) serta perwakilan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu, Kontras juga mengecam sikap diam pemerintah SBY atas lambatnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat. "Presiden tidak pernah meminta jaksa agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang sudah dirampungkan oleh Komnas HAM," kata Haris.

Kontras menegaskan akan bertindak bila penanganan kasus pelanggaran HAM berat dijadikan alat politik. "Agenda kami jelas bahwa kejahatan, sebagaimana yang terjadi di masa lalu, harus dituntaskan semata-mata karena memang menjadi hak para korban dan menjadi kewajiban negara," ujar Haris.

Haris berharap di masa satu tahun sisa jabatannya, SBY membuat langkah yang konkret seperti merealisasi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Presiden juga diminta segera menerbitkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus penghilangan orang secara paksa.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,495 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org