Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pemerintah Dinilai Membiarkan Kerusuhan Sumbawa

Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2013

TEMPO.CO, Sumbawa Besar - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumbawa menilai para penyelenggara pemerintahan sengaja membiarkan kerusuhan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa, 22 Januari 2013. Mereka berencana menggugat pemerintah ke pengadilan.

LSM yang mengatasnamakan Tim Advokasi untuk Kasus Sumbawa itu mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kapolda Nusa Tenggara Barat. Tim Advokasi itu terdiri dari Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sumbawa, serta APHI (Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Tim Advokasi menganggap, sebelum dan pada saat terjadi kerusuhan, pemerintah tidak mencegah dan memberikan keamanan kepada masyarakat di Komunitas Bali.

Selain itu, pemerintah dianggap tidak memberi perlindungan hukum dan tindakan terhadap keselamatan jiwa, raga, harta, kehormatan, dan kesusilaan. Akibatnya, kerusuhan yang terjadi makin luas dan menyebabkan puluhan rumah terbakar.

Pemerintah juga dinilai telah melakukan pemindahan warga secara paksa ke wilayah lain. Akibatnya, arus pengungsian sekitar 2.223 jiwa itu telah menimbulkan penelantaran.

Dalam surat yang diterima Tempo, Sabtu, 26 Januari 2013, pemerintah dianggap telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Selain itu, telah terjadi perbuatan melawan hukum terhadap Universal Declaration of Human Rights, Konveksi Hak-hak Sipil dan Politik, Kode Etik untuk para pejabat penegak hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Penghukuman Lain yang Kejam.

Pemerintah juga dianggap telah merendahkan martabat manusia serta melanggar Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Kepolisian Negara RI, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Salah seorang anggota Tim Advokasi, Ikhwan, mengatakan, secara prinsip, pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap kerusuhan Sumbawa. "Dampak luas yang terjadi berupa suasana ketakutan, trauma psikologis, dan ratusan warga yang kehilangan harta," kata dia.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 958 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org