Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
MPR Didesak Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2013

Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertemu dengan sejumlah LSM yang aktif dalam advokasi masalah HAM untuk membicarakan penyelesaian kasus HAM masa lalu.

Pertemuan itu digelar di gedung MPR, Jakarta, Selasa (5/2).

Koordinator Kontras Haris Azhar, yang ikut dalam pertemuan itu, menjelaskan beberapa LSM hadir dalam pertemuan itu di luar Kontras, seperti Elsam dan Ajar, yang tergabung dalam Koalisi Keadilan dan Pengungkap Kebenaran (KKKP).

17 orang aktivis LSM HAM itu bertemu pimpinan MPR yang diwakili Ketua MPR Taufik Kiemas dan Wakilnya Lukman Hakim Saefuddin.

"Pertemuan ini untuk mendorong MPR lebih aktif mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini karena eksekutif abai dalam soal di atas," kata Haris di Jakarta, Selasa (5/2).

Menurut dia, respons dari kedua pimpinan MPR itu sangat baik. Taufiq Kiemas merasa kasus HAM masa lalu memeng perlu diselesaikan, khususnya lewat proses rekonsiliasi.

Sementara Lukman Hakim lebih mendorong penyelesaian kasus HAM masa lalu yang berbasi hukum. Selain itu, ditegaskannya bahwa perlu untuk memperkuat usaha membawa kasus-kasus demikian yang bisa dibawa ke pengadilan.

Haris menyatakan pihaknya menyambut baik ide-ide itu, dan semuanya bersepakat untuk menindaklanjuti ke dialog-dialog yang lebih strategis dan signifikan.

"KKPK sangat sepakat karena ini mau pemilu nasional jadi penting agar orang yang bermasalah tidak naik jadi presiden seperti Prabowo dan Wiranto. Atau Pemerintahan kedepan juga perlu menegaskan komitmennya pada penanganan kasus masa lalu," tegas Haris.

Bagi KKKP, apabila Prabowo dan Wiranto menjadi presiden, bisa dipastikan keduanya akan menolak penuntasan kasus HAM masa lalu mengingat mereka layak terperiksa dalam kasus-kasus itu.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,266 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org