Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Hukum di Papua Harus Ditegakkan

Sumber: METROSIANTAR.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013

JAKARTA â?? Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, proses penegakkan hukum di Papua tidak berjalan baik. Hal itu menjadi salah satu penyebab berulangnya kasus penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua.

"Kejahatan-kejahatan itu tidak pernah ada proses hukum yang transparan, dan bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan di Papua," ujar Haris di Jakarta, Jumat (22/2). Dalam catatan Kontras, sepanjang tahun 2012 hingga saat ini, telah terjadi 15 peristiwa kekerasan di wilayah Puncak Jaya. Salah satunya, peristiwa perampasan senjata oleh orang tak dikenal.

Dari peristiwa tersebut, tercatat korban meninggal sebanyak sembilan anggota TNI, 2 anggota Polri, dan 10 warga Sipil. Sementara korban luka yakni satu anggota TNI dan sembilan warga sipil.
"Dalam hal ini kami mempertanyakan peran dan kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di Papua, khususnya untuk kasus-kasus yang sensitif, seperti di area Puncak Jaya," lanjut Haris.Selain itu, menurutnya pemerintah kurang peka terhadap kekerasan yang terjadi di Papua.

Pemerintah harus memutus mata rantai penyebab kekerasan itu. Haris mengatakan, penegakkan hukum lebih tepat dibanding operasi militer. Pemerintah juga diminta mengontrol model operasi keamanan yang dilakukan TNI, Polri dan Intelijen.

"Kami justru meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani blusukan memimpin operasi penegakan hukum maupun langkah-langkah keadilan yang konkret di Papua," ujarnya. Atas tewasnya 8 anggota TNI di Papua, Kontras meminta negara memberikan jaminan pemenuhan hak-hak korban, baik TNI, Polri, maupun warga sipil yang menjadi korban.

Penembakan terjadi di dua wilayah berbeda di Papua, Kamis (21/2). Satu anggota TNI dinyatakan tewas di Distrik Tingginambut atas nama Pratu Wahyu Bowo. Ia ditembak dekat Pos Satgas TNI, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya pada pukul 09.00 WIT. Kemudian, korban luka Danpos Satgas atas nama Lettu Inf. Reza yang tertembak pada lengan bagian kiri.

Sementara 7 lainnya tewas saat terjadi penghadangan serta penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, pukul 10.30. Saat itu 10 anggota Koranmil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya sedang menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire.

Tujuh orang yang tewas yakni Sertu Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhon, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojon, dan Praka Wempi. Di Distrik Sinak, sebanyak empat warga sipil tewas atas nama Yohanis, Uli, Markus dan seorang lagi belum diketahui identitasnya. Sementara warga sipil yang terluka yakni Joni, Ronda, Rangka dan Santin.

Bendera Setengah Tiang di Rumah Prajurit TNI
Bendera setengah tiang dikibarkan di depan rumah Prajurit Satu (Pratu) Wahyu Prabowo yang menjadi salah satu korban tewas dalam insiden penembakan di Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua. Hal itu sebagai bentuk belasungkawa atas meninggalnya almarhum dalam menjalankan tugas.

Rumah duka keluarga Pratu Wahyu di RT 03 RW 02 Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (22/2) semakin ramai dikunjungi kerabat dan saudara-saudaranya.

Perwira Seksi Intel Kodim 0702 Purbalingga, Kapten Inf Cahyadi mengatakan, jenazah Wahyu Prabowo diperkirakan akan tiba di rumah duka RT 03 RW 02 Desa Karanganyar pada Jumat malam atau Sabtu pagi (23/2). Pemakaman akan dilaksanakan dengan upacara militer.

Pratu Prabowo merupakan satu dari delapan anggota TNI yang tewas setelah terlibat dalam baku tembak dengan kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya Papua, Kamis (21/2). (kcm/int)



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,230 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org