Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS: Presiden Harus Berani "Blusukan" di Papua

Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013

Jakarta â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tragedi pembunuhan terhadap 12 orang di Puncak Jaya, Papua, Kamis (21/2) lalu, merupakan buntut dari buruknya penegakan hukum di Papua.

Untuk itu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang lantang berbicara soal penegakan hak asasi manusia ini mempertanyakan peran dan kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di Bumi Cendrawasih itu.

"Kami tentu berdukacita dan prihatin terhadap tewasnya delapan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan empat orang warga sipil di Puncak Jaya, Kamis lalu. Rangkaian kekerasan ini merupakan kejahatan yang seharusnya direspons dengan penegakan hukum," kata koordinator KontraS Haris Azhar dalam rilisnya yang diterima, Sabtu (23/2).

Ironisnya, Haris menambahkan, untuk kejahatan seperti ini hampir tidak pernah ada proses hukum transparan yang bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan di Papua.

Dari catatan KontraS, sepanjang 2012 hingga 21 Februari 2013, telah terjadi 15 kali peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah Puncak Jaya, termasuk dua peristiwa perampasan senjata oleh orang tak dikenal (OTK).

Dari peristiwa tersebut tercatat sembilan anggota TNI, dua anggota Polri, dan 10 warga sipil meninggal. Sedangkan satu anggota TNI dan sembilan warga sipil luka-luka.

"Kekerasan di Puncak haya ini sebenarnya tidak mengenal latar belakang dari para korban, entah itu menyasar warga sipil ataupun aparat keamanan di level prajurit. Karena itu kami mempertanyakan model operasi dan instruksi pengamanan yang diterapkan di Papua," tambahnya.

Mereka juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani blusukan memimpin operasi penegakan hukum maupun langkah-langkah keadilan yang konkret di Papua.

"Polri juga harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia dalam tindakannya termasuk menyertakan Komnas HAM dan Kompolnas dalam operasi penegakan hukum untuk peristiwa di Puncak Jaya ini," tutup Haris.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 350 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org