Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RUU Ormas Hambat Kemerdekaan Berserikat

Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013

JAKARTAâ?? Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menilai Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang sedang dibahas DPR dan pemerintah bisa menghambat kemerdekaan berserikat masyarakat. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma mengatakan, pembahasan RUU Ormas yang masih berjalan di DPR merupakan langkah mundur yang dilakukan negara.

Menurut dia, RUU Ormas tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi satu paket dengan sekian banyak UU lain,yakni RUU Kamnas, UU Intelijen, dan RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Semua RUU dan UU itu,ujarnya, justru memperketat ruang gerak masyarakat sipil dan ormas-ormas yang ada. "Masyarakat sipil menjadi tidak bisa melakukan aktivitas dan harus diatur dalam undang-undang," tandas Alvon saat memberikan keterangan pers di Kantor LBH Jakarta,kemarin.

Menurut dia, dengan adanya RUU Ormas ini, pemerintah dapat mengintervensi masyarakat sipil melalui aktivitasaktivitas di organisasi kemasyarakatan. Direktur Penelitian Imparsial Al Araf mengatakan,negara terlihat sangat takut akan kritikan atas kebijakan yang dikeluarkan. Karena itu,kemudian diusulkan adanya RUU Ormas ini.

Dengan harapan, ujarnya, dengan RUU ini nantinya ormas yang selama ini bersikap kritis dapat dibungkam."RUU ini seperti membungkam kelompok- kelompok kritis dalam melakukan kebebasan berekspresi," tandasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 627 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org